WIRANDA SULISTIAWAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022

Skripsi

ABSTRAK WIRANDA SULISTIAWAN, (2021) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 50) pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengakibatkan korban jatuh sakit dan/atau menderita luka berat, maka pelaku akan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya. Walaupun UU KDRT sudah mengatur mengenai sanksi KDRT, masih terjadi disparitas pidana pada putusan hakim dalam tindak pidana KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan kepada pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan hambatan yang ditemui dalam penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga serta pemenuhan hak-hak korban yang menderita luka berat akibat tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk memperoleh data pada penelitian ini, diperlukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku selama 3 (tiga) bulan dikarenakan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengaku khilaf dan menyesal telah memukul istrinya hingga terdapat luka memar dalam lingkup rumah tangga serta pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana KDRT berasal dari pihak korban itu sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya dan upaya aparat penegak hukum adalah dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan UU KDRT, agar timbul kesadaran hukum tentang adanya pemenuhan hak-hak korban KDRT. Saran kepada pihak Hakim Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk berpedoman pada UU KDRT agar tidak menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku dan berperan aktif dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana KDRT dari awal penyidikan sampai dengan tahap kesembuhan korban. i 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 98910 2022-03-22 14:49:16 2022-03-22 14:52:52 machine generated