Yurliana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Hukum 2022 id Indonesia

Theses

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa pengawasan atas pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi tersebut menentukan pelaksanaan keputusan antara eksekutif dan legislatif tidak menyimpang dari tujuan awal, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan melakukan perbaikan-perbaikan. Berdasarkan data tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukan pengawasan belum maksimal masih dalam penerapanya, perlu di lakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, masih banyak Qanun yang belum terlaksana dan Peraturan Bupati yang belum diatur oleh Bupati Kabupaten Pidie Jaya, perlu di lakukan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Permasalahan tesis ini yaitu apakah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten implementasi Qanun di Pidie Jaya sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana upaya yang dilakukan agar Qanun dapat dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten implementasi Qanun di Pidie Jaya sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku dan upaya yang dilakukan agar Qanun dapat dilaksanakan di Kabupaten Pidie Jaya. Metode penelitian empiris yang mencakup penelitian kepada identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum, pendekatan kualitatif, data yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan (wawancara) diteliti dan dipelajari seksama. Analisis data mengunakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil analisis data menyebutkan bahwa. Pertama. fungsi pengawasan masih belum maksimal, data tahun 2015-2020 menunjukkan ada 18 (delapan belas) Qanun Pidie Jaya membutuhkan 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Bupati. Namun, yang terealisasi hanya 14 (empat belas) Peraturan Bupati selebihnya sampai saat ini belum terealisasi, pengawasan sejauh ini hanya sebatas pemberitahuan, sedangkan untuk pengawasan secara langsung pelaksanaan Qanun dalam implementasinya secara nyata belum terlihat dalam kinerjanya, di samping itu Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten masih belum memahami tugas dan fungsinya selaku penyelenggara. Faktor lembaga Dewan Kabupaten masih kurang menjalankan pengawasan, minimnya anggaran, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia dan tidak berjalanya alat kelengkapan dewan melakukan pengawasan secara optimal serta kurang responsif dan inisiatif anggota dewan dalam hal sosialiasi Qanun pada masa reses maupun dalam rapat kerja, selain itu. Lembaga legislatif dan eksekutif tidak bisa memahami dan membedakan kalimat “diatur dengan” dan”diatur di dalam” Peraturan Bupati, akibat dari ketidak pahaman kalimat diatur dengan dan diatur di dalam menimbulkan 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Bupati dari 18 (delapan belas) Qanun yang lahir dari Tahun 2015-2020. Salah satunya, Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong yang harus menetapkan 15 (lima belas) Peraturan Bupati. Kedua, upaya yang dilakukan berupa menjalin komunikasi antar Pemerintah Kabupaten secara internal pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Bagian Hukum, menyebarkan informasi melalui selembar surat dan spanduk di setiap sudut wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dalam hal pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati, dan. Upaya yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk selalu aktif (vokal) mempertanyakan kepada pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten melalui tulisan dan lisan di dalam rapat paripurna sejauh mana sudah pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati Pidie Jaya, selain itu perlu melakukan kerja sama dengan beberapa instansi Kementerian Hukum atau lembaga hukum lainnya untuk memberikan solusi penataan bahasa atau kalimat di dalam Qanun dan Peraturan Bupati untuk lebih baik. Disarankan agar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pelatihan dan kerjasama dalam hal pembuatan rancangan Qanun untuk lebih baik dari segi bahasa atau kalimat serta hal-hal ketentuan formil dan materil untuk lebih baik dimasa yang akan datang, anggota dewan perlu memiliki inisiatif dan kreatifitas untuk melakukan sosialisasi Qanun dan pengawasan dalam pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati. Dan melakukan penyaringan aspirasi serta masukan kepada masyarakat, akademisi, dan unsur elemen lainnya yang memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menyerap aspirasi serta masukan kepada seluruh lapisan sehingga Qanun dan Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya bisa berjalan dengan baik. Kata Kunci : Pengawasan, Qanun dan Peraturan Bupati. LEGISLATIVE DUTIES 328.34 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 98874 2022-03-22 09:59:28 2022-03-22 10:58:11 machine generated