Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS HOLDINGISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
Pengarang
SELIA PUTRI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Azhari - 196408241989031002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1803101010157
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penyertaan modal dari Negara sudah seharusnya BUMN melakukan upaya-upaya yang mampu mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan usaha global, salah satu usaha yang dilakukan oleh BUMN adalah dengan cara membentuk Holding BUMN. Namun dalam pembentukan Holding BUMN tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan Holding BUMN, penyertaan modal yang dilakukan terhadap anak perusahaan tidak dilakukan secara langsung oleh Negara melainkan melalui pengalihan kepemilikan saham seri B pada induk perusahaan oleh pemerintah.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan (1) Status dan kedudukan anak perusahaan BUMN yang dibentuk dengan Holding Company (2) Regulasi pembentukan Holding BUMN dalam prespektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Tahap penelitian diawali dengan mempelajari buku, teks, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang kemudian data yang didapatkan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Status dan Kedudukan anak perusahaan BUMN yang dibentuk dengan Holding, berstatus tidak sama lagi dengan BUMN dan Kedudukan yang sama dengan BUMN bagi anak perusahaan yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan BUMN. Regulasi pembentukan Holding BUMN tidak sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Disarankan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengaturan khusus terkait dengan Holding Company di Indonesia dan/atau melakukan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan mencabut kepemilikan saham seri A dwiwarna pada anak perusahaan Holding BUMN.
Tidak Tersedia Deskripsi
TATA CARA PENYETORAN PIUTANG NEGARA YANG DAPAT RNDISELESAIKAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI MELALUI RNPIHAK PERBANKAN KE KAS NEGARA PADA KANTOR RNPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) RNBANDA ACEH (Ida Fatmi, 2015)
ANALISIS YURIDIS KEBERLANJUTAN USAHA BUMD ATAS HASIL PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM (SUATU PENELITIAN PADA PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERODA)) (Teuku Iradat Al -Hafiidhayani, 2024)
PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN UNTUK TEMPAT BERJUALAN OLEH PELAKU USAHA (SUATU PENELITIAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERABOTAN DI KOTA BANDA ACEH) (IKRAM FAJAR MAULANA, 2021)
PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA (Farhad Lubis, 2026)
OPTIMALISASI KINERJA BADAN USAHA MILIK GAMPONG MITRA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI GAMPONG BAKCIRIH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR (FAUZAN, 2025)