ASHABULYAMIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022 id Indonesia

Skripsi

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Meskipun acaman tersebut tergolong berat, namun kejahatan penadahan masih marak terjadi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan kendaraan becak bermotor, disparitas dalam penjatuhan hukuman dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua. Metode penelitian skripsi ini menggunaka metode yuridis empiris yaitu penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahanbahan hukum seperti buku-buku, jurnal, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadahan yaitu tergiur dengan harga barang yang murah dan mengambil keuntungan sepihak. Adapun disparitas dalam penjatuhan hukuman dalam perkara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hukum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang ditimbulkan dan keadaan diri hakim.Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen nomor: 20/Pid.B/2020/PN Bir tentang tindak pidana penadahan terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran yaitu hakim memberikan sanksi hukuman kepada terdakwadengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Mengingat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP serta unsur-unsur dan bukti-bukti yang telah terungkap dipersidangan sudah sesuai dengan pasal tersebut. Kepada majelis hakim disarankan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan vonis yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga dapat meminimalisir kejahatan penadahan yang terjadi di masyarakat. Diharapkan kepada aparat Penegak Hukum yang berwenang dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Bireuen. CRIMINAL OFFENSES - LAW 345.02 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 98466 2022-03-09 21:53:48 2022-03-10 10:28:54 machine generated