ARDANTO NUGROHO Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2022 id Indonesia

Theses

PEMECAHAN BIDANG TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENGHINDARI PEMBAYARAN PAJAK Ardanto Nugroho* Yanis Rinaldi** Yusri*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disingkat PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus bersikap teliti, cermat dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewenangannya. PPAT juga dituntut untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi dan jabatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT yang membuat akta jual beli dengan cara memecah bidang tanah untuk menghindari pajak BPHTB dan PPh dapat dikatagorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tanggung jawab PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak BPHTB dan PPh. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT/PPATS dengan melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) dan pertanggungjawaban PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah yang bertujuan untuk menghindari pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan terlebih dahulu dilakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma serta bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum akta jual beli pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) adalah terdegrasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan, walaupun jual beli di antara para pihak adalah tetap sah sepanjang syarat-syarat perjanjian jual belinya terpenuhi. Tanggung jawab PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) adalah PPAT/PPATS yang melakukan pemecahan bidang tanah untuk menghindari pembayaran pajak BPHTB dan PPh dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban secara perdata. PPAT/PPATS bertanggungjawab secara Administrasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU PDRD atas kelalaian pengawasan pembayaran BPHTB dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan bangunan. PPAT/PPATS bertanggung jawab secara Perdata dan dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang dirugikan karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan sebuah akta menjadi cacat hukum, serta secara pidana karena telah melakukan tindakan berupa pelanggaran berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP No. 24/2016 serta melanggar sumpah pengangkatan PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 24/2016. Diharapkan Sebagai PPAT, hendaknya dalam melakukan pembuatan akta jual beli selalu bersandar kepada ketentuan-ketentuan yang ada oleh karena yang akan dibuat adalah akta otentik yang sangat mempengaruhi kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah. PPAT juga perlu lebih memahami ketentuan-ketentuan yang ada untuk menghindarkan PPAT dari sanksi pemberhentian baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat maupun tuntutan ganti rugi dari para pihak. PPAT dalam menjalankan tugasnya harus selalu berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya selaku PPAT. Seorang PPAT/PPATS agar dapat menjalankan amanah dengan baik, dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan wewenang, dan merugikan pihak manapun, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pembayaran pajak. Kata Kunci : PPAT/PPATS, Penghindaran Pajak, Peralihan Hak. _______________________ 1 Mahasiswa 2 Ketua Komisi Pembimbing 3 Anggota Komisi Pembimbing LAND - PROPERTY LAW TAX AVOIDANCE - PROPERTY TAX - LAW 343.054 3 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 97343 2022-01-17 16:17:32 2022-10-18 10:48:27 machine generated