KHAIRIYATI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2022 id Indonesia

Theses

TINDAK LANJUT REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Khairiyati ̽ Iskandar A.Gani ̽ ̽ Zahratul Idami ̽ ̽ ̽ ABSTRAK Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi yang merupakan produk akhir dari Ombudsman. Permasalahan ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, pertama untuk rekomendasi Ombudsman yang tidak dipatuhi bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Ombudsman dan kedua, bagaimana kepastian hukum dari tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia khususnya terkait rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Terlapor/Atasan Terlapor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data skunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier serta bahan non hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : pertama, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR serta mempublikasikan Terlapor/Atasan Terlapor yang tidak mematuhi rekomendasi ke media. Setelah tahapan ini, maka tugas Ombudsman dianggap selesai. Kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tidak dipatuhi selanjutnya diserahkan kepada kebijakan Presiden dan DPR. kedua, tidak ada kejelasan waktu dan kepastian apakah rekomendasi yang tidak dilaksanakan akan dipatuhi atau tidak setelah rekomendasi disampaikan kepada Presiden dan DPR, Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi Pelapor. Meskipun bagi Ombudsman kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan rekomendasi telah dilakukan karena penyelesaian laporan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan. Pertama, Ombudsman harus dilibatkan dalam tahap-tahap awal pengambilan kebijakan untuk menghindari permasalahan dan memberikan ruang kepada Ombudsman untuk ikut serta memonitoring sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap laporan yang telah Ombudsman sampaikan. Kedua, diharapkan dibuatkan aturan yang lebih khusus untuk mengatur tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Presiden dan DPR guna memberikan kepastian hukum bagi Pelapor. Kata Kunci : Tindak Lanjut, Rekomendasi, Ombudsman. PUBLIC LAW 342 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96939 2022-01-04 15:39:56 2022-03-02 15:11:17 machine generated