TEUKU RIZZA ZULHILMA MULY Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2022

Skripsi

ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi dengan lex specialis dari hasil sejarah kelam akibat konflik yang berkepanjangan selama 30 tahun lamanya dan berdamai pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui Momerandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia. Salah satu tuntutan perdamaian ialah mendirikan qanun, partai lokal serta membentuk Lembaga adat yaitu Wali Nanggroe sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, masih banyak masyarakat yang sampai saat ini mempertanyakan tentang kinerja, fungsi dan pentingnya Lembaga Wali Nanggroe. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Efektivitas Komunikasi Politik Lembaga Wali Nanggroe sebagai simbol perdamaian Aceh. Teori yang digunakan ialah komunikasi politik Aubrey G. Fisher yang mengatakan bahwa tindakan, sikap dan kinerja sama dengan komunikasi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif, yang merupakan metode dimana peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kinerja Wali Nanggroe masih belum terlihat, kemudian dari sisi partisipasi politik Wali Nanggroe, secara personal memang mendukung semua partai tetapi secara struktural beliau masih terlibat sebagai Tuha Peut Partai Aceh, dengan demikian bisa menimbulkan asumsi pada masyarakat bahwa keberadaan Lembaga Wali Nanggroe adalah tidak independen. Sedangkan jika dikaji secara media, pemberitaan media masih minim dikarenakan aktivitas Lembaga Wali Nanggroe dalam bidang komunikasi politik sebagai simbol perdamaian Aceh masih belum terlihat efektif. Kata Kunci : UUPA, Wali Nanggroe, Independen, Komunikasi, Politik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96860 2022-01-03 10:32:56 2022-01-03 10:47:40 machine generated