ADE IRWANSYAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas FISIPOL 2021 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Qanun Jinayat, namun hingga saat ini pelaksanaan hukum jinayat terutama pelaksanaan hukuman cambuk masih merujuk pada Qanun Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan gubernur Aceh dalam mengeluarkan Pergub serta dampak Pergub pada pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan teori formulasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berpedoman pada Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam hal membentuk Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. Pada tahap perumusan kebijakan, penyusunan hingga penetapan Pergub pemerintah Aceh melibatkan beberapa instansi hukum provinsi dan intansi vertikal yang membidangi hukum. Prosedur perumusan kebijakan Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat tidak melibatkan MPU Aceh yang berperan untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan syariat Islam dan juga pada Qanun Jinayat No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memberikan kewenangan terhadap gubernur Aceh dalam memindahkan lokasi hukuman cambuk sehingga hal ini yang menjadikan Pergub Hukum Acara Jinayat belum terlaksana. Saran dari penelitian ini yaitu gubernur Aceh melibatkan MPU Aceh dalam proses perumusan kebijakan Pergub dan gubernur Aceh membentuk terlebih dahulu draft petunjuk pelaksanaan agar tidak menjadi hambatan pada pelaksanaan hukuman cambuk. Kata Kunci : Pergub Pelaksanaan Hukum Jinayat, Perumusan Kebijakan, Cambuk GOVERNMENT POLICY GOVERNORS (EXECUTIVES) 320.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96815 2021-12-31 14:46:07 2022-01-03 10:57:08 machine generated