Electronic Theses and Dissertation

Setelah terpilih kembali menjadi presiden, Jokowi bersama dengan Ma’aruf Amin menetapkan 5 tahapan besar yang akan dilakukannya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Salah satunya melakukan perubahan kebijakan (deregulasi), yang berbentuk UU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun UU tersebut mendapat penolakan oleh beragam elemen masyarakat dengan beragam alasan. Salah satu alasanya adalah tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beragam pihak menilai pemerintah dan DPR-RI selaku pemangku kebijakan hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan tidak memperdulikan dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah ingin melihat perspektif Pemerintah dan DPR-RI terhadap lingkungan hidup dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat serta tingkat pengaruh dan kepentingannya. Penelitian ini menggunakan teori neoliberal, konsep green politics, dan konsep pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Pemerintah dan DPR-RI dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah perspektif neoliberal dan teridentifikasi 79 lembaga/individu (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam pembahasan. Pemangku kepentingan tersebut memiliki tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Saran dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah berserta DPR-RI harus menggunakan perspektif lingkungan, yang memberikan jaminan masa depan kelangsungan lingkungan (biotik ataupun abiotik) dalam menyusun suatu kebijakan publik dan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan yang merupakan penentu nasib kehidupan warga negara.

Kata kunci: Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Lingkungan Hidup, Pemangku Kepentingan

After being re-elected as president, Jokowi together with Ma'aruf Amin set 5 major stages to be carried out in the next 5 years. One of them is making policy changes (deregulation), in the form of the Omnibus Law on Job Creation. However, the law was rejected by various elements of society for various reasons. One reason is about its impact on the environment. Various parties assess that the government and the DPR-RI as policy makers only consider economic interests and do not care about the impact of these policies on the environment. The purpose of this research is to look at the perspective of the Government and the DPR-RI on the environment and identify the stakeholders involved and their level of influence and interest. This research uses neoliberal theory, green politics concept, and stakeholder concept. This research uses literature study method. The results of this study indicate that the perspective of the Government and the DPR-RI in the Omnibus Law on Job Creation is a neoliberal perspective and identified 79 institutions/individuals (stakeholders) involved in the discussion. These stakeholders have different levels of influence and levels of interest. Suggestions from the results of this study are that the Government and the DPR-RI must use an environmental perspective, which provides future guarantees for environmental sustainability (biotic or abiotic) in formulating a public policy and must involve all elements of society in the preparation of a policy that determines the fate of citizens' lives. Keywords: Omnibus Law, Job Creation Act, Environment, Stakeholders