Nurhafni Bt M. Nur Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2021 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK NURHAFNI BT M.NUR IZIN PENGOPERASIAN KAPAL NELAYAN DI BANDA ACEH 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 68), pp., bibl.,app. (Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Perikanan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut Pasal 26 ayat (2) tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan mengatur mengenai Surat ukur kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Bukti Kepemilikan Kapal, berupa Grosse Akte, Kartu tanda penduduk pemilik kapal, Sertifikat kelaikan, dan Foto kapal . Pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak memiliki izin dan dalam hal ini menimbulkan permasalahan dimana keadaan yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan oleh Peraturan Perundang – undangan sehingga menarik untuk diteliti. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan dinas perikanan terhadap permasalahan dalam penerbitan surat izin kapal. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini mengunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mencari suatu permasalahan dalam mencari data atau informasi secara langsung melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksud, aparatur hukum terkait serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara responden dan informan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh belum memberikan hasil maksimal, yakni masih adanya kapal yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yaitu menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan yakni dalam hal menerbitkan surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan serta meningkatkan sosialisasi secara berkesinambungan. Disarankan perlu peningkatan koordinasi antar pihak yang terkait terhadap permasalahan penerbitan izin kapal nelayan. Pemeritahan daerah juga harus melakukan tinjauan terhadap biaya penerbitan perizinan yang berlaku sehingga nelayan mampu mengurus izin pengoperasian kapal. FISHERIES - LAW SHIPS - LAW 343.076 92 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96537 2021-12-27 12:57:29 2021-12-28 10:08:15 machine generated