<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="96519">
 <titleInfo>
  <title>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Nada Nafira Almanzani</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2021</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19. Namun realitanya, banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang enggan divaksin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 belum berjalan optimal ditandai dengan aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi belum efektif, aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana belum optimal, aspek SOP pada struktur birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, serta terdapat delapan hambatan, diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat, keterpaparan terhadap hoax, keterbatasan petugas vaksinasi COVID- 19, insentif petugas vaksinasi COVID-19 yang belum memadai, dosis vaksinasi COVID-19 yang rusak, keraguan terhadap vaksin, aplikasi dan jaringan yang bermasalah, dan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang tidak sesuai dengan SOP. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh untuk lebih menggencarkan penyuluhan atau sosialisasi, meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor, pemberian penghargaan kepada lansia yang sudah divaksin, penambahan SDM petugas vaksinasi COVID-19 dan penambahan sarana dan prasarana, perencanaan dan proses untuk mengalokasikan anggaran untuk tim vaksinasi COVID-19, dan menciptakan inovasi program satu keluarga satu lansia untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>VACCINATION - DISEASE CONTROL (COVID 19)</topic>
 </subject>
 <classification>614.47</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>96519</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2021-12-27 08:37:25</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-05-13 09:35:14</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>