RAJA ANSARI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh fakultas Fisipol (S1) 2021 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Perpres No. 23 Tahun 2015 memuat secara tegas bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh (Kanwil BPN Aceh) dialihkan menjadi Dinas Pertanahan Aceh (DPA). Dalam implementasinya Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki political will. Terbukti pengalihan kewenangan BPN ke DPA terus mengalami hambatan. Hal ini merupakan salah satu persoalan political Institusional Pemerintah Pusat untuk menghegemoni kekuasaan di bidang pertanahan di Aceh. Reformasi birokrasi dalam pengalihan kewenangan ini menjadi upaya yang harus segera diselesaikan, karena wewenang yang sama antara keduanya akan menghambat terciptanya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika political institusional dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA, serta mengetahui terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN terhadap DPA. Masalah ini dianalisis dengan teori institusional dan konsep reformasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika political institusional dalam proses pengalihan kewenangan Kanwil BPN Aceh kepada DPA berupa proses pembentukan DPA yang tidak sesuai Perpres No. 23 Tahun 2015. Seharusnya Kanwil BPN Aceh yang menjadi DPA, bukan membentuk lembaga baru. Dinamika ini yang membuat pengalihan kewenangan mengalami hambatan. Terminasi reformasi birokrasi dalam proses pengalihan wewenang BPN kepada DPA adalah dengan menggabungkan kedua lembaga tersebut menjadi satu lembaga, yaitu Kanwil BPN Aceh mengubah dirinya menjadi DPA dengan mengacu pada konsep reformasi birokrasi. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah Aceh, agar Kanwil BPN Aceh merubah dirinya menjadi DPA dengan mekanisme konsolidasi dan koordinasi bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanah dari Perpres No. 23 Tahun 2015. Kata Kunci : BPN dan DPA, Political Institusional, Reformasi Birokrasi GOVERNMENT POLICY POLITICAL MOVEMENT 320.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96481 2021-12-24 12:31:38 2021-12-24 15:51:19 machine generated