Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Proses perencanaan dan penganggaran di Aceh, khususnya dalam penetapan dan pengesahan APBA seringkali terjadi ketelambatan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah koordinasi dan kepentingan politik. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, adalah dengan diterapkannya kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis teknologi, yaitu e-Rencana. Penerapan e-Rencana sejak APBA 2017, tetap menuai keterlambatan. Terutama pada penetapan APBA 2018 yang akhirnya di-Pergubkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor keterlambatan serta pengaruh e-Rencana terhadap integrasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan dan penganggaran APBA pada tahun 2018. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah konsep integrasi politik dan teori proses fungsional oleh Harold Laswell. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor keterlambatan APBA yang terjadi pada tahun anggaran 2018 berupa koordinasi buruk internal Pemerintah Aceh dan kepentingan politik dalam DPRA tidak dapat dibendung oleh sistem informasi berbasis elektronik. Aplikasi e-Rencana diimplementasikan tidak sesuai tujuan awal, yaitu penginputan data jauh hari sebelum Musrenbang, KUA-PPAS dan RAPBA. Transparansi anggaran pun tidak terlaksana sebagaimana amanah Pergub No. 44 tahun 2016 tentang e-Rencana. e-Rencana tidak cukup memadai untuk mengatasi permasalahan antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penganggaran APBA sehingga tidak mampu untuk menjadi solusi dalam mengatasi keterlambatan pengesahan APBA antara Pemerintah Aceh dan DPRA karena masalah koordinasi dan kepentingan politik.

Kata Kunci : Keterlambatan pengesahan APBA 2018, e-Rencana.

ABSTRACT The planning and budgeting process in Aceh, particularly in the determination and approval of the APBA, often occurs delays. The main causes of the delay were coordination problems and political interests. The solution offered to solve this problem is by implementing a technology-based planning and budgeting system policy, namely e-Rencana. The implementation of the e-Rencana, which has been implement since the APBA discussion in 2017, continues to be delay. Especially in the determination of the APBA in 2018 which eventually issued as a Pergub. This study aims to determine the factors of delay and the effect of e-Rencana on the integration between the executive and legislative in the process of determining and budgeting the APBA in 2018. The theory used to analyze this problem is the concept of political integration and functional process theory by Harold Laswell. The research method used is a descriptive-qualitative approach with primary and secondary data. The results of this study indicate that the problem of APBA delays that occurred in 2018 was due to poor coordination from the Aceh Government's internal parties and political interests within the DPRA which could not be overcome by an electronic-based information system. The e-Rencana application itself was implemented not according to its original purpose, such as data entry which should have been carried out long before the Musrenbang, KUA-PPAS and RAPBA. In addition, budget transparency was not implemented as stated in the Governor's Regulation No. 44 of 2016 concerning e-Plan. e-Rencana was unable to overcome the problems that occurred between the Executive and Legislative in the APBA budgeting process, so it was unable to be a solution in overcoming the delay in APBA ratification that occurred between the Aceh Government and the DPRA due to coordination problems and political interests. Keywords: Determination Delay, APBA 2018, e-Rencana.