Thondy Abdul Harris Nasution Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2021

Laporan Kerja Praktek

RINGKASAN Perusahaan Listrik Negara atau nama resminya adalah PT.PLN merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik untuk kepentigan umum yang ada di Indonesia. Kantor PLN Unit Induk Wilayah Aceh yang beralamatkan Jalan Teungku H. Daud Beureueh No.172 Lampriet, Kota Banda Aceh, Indonesia. Laporan Kerja Praktik (LKP) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dimulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 22 April 2021. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan rumah dinas pejabat dan untuk mengetahui apakah mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan rumah dinas pejabat di PLN Unit Induk Wilayah Aceh sudah sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002. Pengumpulan data menggunakan 2 (dua) cara yaitu penulis melakukan pengamatan serta mempelajari secara langsung kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas dan penulis melakukan wawancara pada petugas di PLN Unit Induk Wilayah Aceh. Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah ditulis dapat disimpulkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan mengalikan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Pemotongan pajak final dikenakan atas transaksi terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar (perusahaan yang satu) harus mengumpulkan dan menyelesaikan pajak bukan si penerima. Sementara, penerima penghasilan (perusahaan yang lain) dibebaskan dari kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. PLN Unit Induk Wilayah Aceh sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002 yaitu mekanisme Perhitungan,Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96048 2021-12-16 13:02:54 2021-12-16 15:10:45 machine generated