Ronal Agusmi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh FakultasHukum 2021 id Indonesia

Theses

IMPLIKASI PENCABUTAN UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN TERHADAP LEGALITAS PERUSAHAAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ronal Agusmi * Husni** M. Gaussyah*** ABSTRAK Legalitas badan usaha merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Legalitas tersebut tercermin dengan di daftarkannya badan usaha. Payung hukum yang mengakomodir pendaftaran perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP). Pasal 2 UUWDP tersebut menyatakan bahwa daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha, selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UUWDP menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun, di sisi lain Pemerintah mengeluarkan regulasi baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), pada bab VI bagian kesembilan Pasal 116 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pencabutan tersebut. Sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UUCK, regulasi UUWDP terdegradasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal dengan online single submission (OSS). OSS merupakan regulasi penyederhanaan perizinan dengan tujuan mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui lembaga OSS bunyi ketentuan Pasal 19 ayat (1) OSS. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengkaji dan menganalisis legalitas hukum perusahaan yang telah terdaftar pasca pencabutan UUWDP, menganalisis konsekuensi hukum yang timbul bagi perusahaan pasca pencabutan UUWDP, serta untuk mengkaji dan menjelaskan mekanisme pendaftaran perusahaan pasca pencabutan UUWDP. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data utama data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan konsep adalah menelaah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa perusahaan yang telah terdaftar setelah UUWD dicabut oleh UUCK, perusahaan tersebut tetap legal dimata hukum. Akan tetapi idealnya perusahaan tersebut di daftarkan ulang untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari Negara. Perusahaan yang berbentuk persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri harus melakukan pendaftaran ulang melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan online single subsmission. Pendaftaran perusahaan setelah UUWDP dicabut wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem OSS. Regulasi undang-undang wajib daftar perusahaan dan aturan turunannya tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 bab VI bagian kesembilan UUCK. Disarankan kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan ulang usahanya dengan sistem OSS agar segera mendaftarkan usahanya tersebut, agar menikmati kemudahan berusaha seperti pelaku usaha yang mendaftarkan ulang usahanya, guna mempercepat laju perekonomian bangsa, pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat berkenaan dengan kewajiban pendaftaran badan usaha harus dilaksanakan melalui sistem administrasi badan usaha dengan mengimplementasikan sistem OSS, agar masyarakat lebih paham mengenai sistem tersebut guna mempercepat lalu lintas investasi guna memperkuat prekonomian Negara serta dukungan ketersediaan sarana dan perasarana serta sumber daya manusia yang memadai pada dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu untuk memaksimalkan pelayanan pendaftaran badan usaha melalui sistem OSS, agar menarik minat masyarakat untuk memulai usaha. Kata Kunci : implikasi, wajib daftar perusahan, cipta kerja BUSINESS ENTERPRISES - LAW 346.065 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 96027 2021-12-16 08:35:57 2022-07-18 09:01:09 machine generated