Shintia Melda Rahma D R Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2021 id Indonesia

Skripsi

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Dalam kenyataannya masih saja terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh anggota Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer serta untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara penelahaan peraturan perundang-undangan, literatur serta karya ilmiah sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer yakni faktor ekonomi, faktor domestik, faktor sistemik, faktor tidak bisa mengontrol kemarahan dari pelaku serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga disertai kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer yaitu pertimbangan keputusan Majelis Hakim dapat ditinjau berdasarkan sifat yuridis maupun sosiologis agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Perkara kasus diatas memiliki pertimbangan-pertimbangan baik itu dari sisi tuntutan Oditur Militer, alat bukti, kesaksian dalam persidangan, barang bukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Disarankan agar pimpinan militer harus sering memberikan arahan terkait keluarga baik melalui apel maupun acara kerohanian dan disarankan agar Hakim dapat memberikan hukuman alternatif seperti memperbaiki hubungan antara suami isteri apabila hal ini tidak capai maka Hakim dapat memutuskan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana penelentaran yang disertai kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang pangkat ataupun jabatan. MILITARY COURTS MILITARY PERSONNEL - LAW 343.01 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 95527 2021-11-25 08:26:06 2021-11-25 09:27:25 machine generated