SHINTA YUANA RIZKI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2021 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK Prof. Dr. Faisal A.Rani, S.H., M.Hum. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa salah satu hak yang harus diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak kesehatan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hak tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Serta mengetahui dan menjelaskan implementasi mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang hanya menjalankan tugas sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ternyata memiliki keterbatasan mengenai wewenang yang ia miliki. Hal tersebut mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai instansi yang memberikan pembinaan dan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dapat menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan. Hal itu disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tidak cukup, serta over kapasitas. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan, seperti melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dalam hal pengadaan obat-obatan. Didalam upaya memenuhi hak kesehatan Warga Binaan Pemasayarakatan, disarankan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat menyediakan lahan untuk pembangunan Lapas Kelas IIB Lhoksukon yang baru yang diharapkan dapat mengurangi over kapasitas, serta mengupayakan penambahan tenaga kesehatan, dan menyediakan anggaran yang memadai agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. PENAL INSTITUTIONS - LAW 344.035 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 95209 2021-11-12 16:34:16 2021-11-15 09:19:55 machine generated