Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PELAKSANAAN SISTEM PARLEMENTER DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 1950-1959
Pengarang
Ardayani - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
9961120517
Fakultas & Prodi
Fakultas / / PDDIKTI :
Subject
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
321.804
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Secara historis selama pelaksanaan sistem parlementer dalam pemerintahan Republik Indonesia 1950-1959 sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan program pembangunan pada masa itu tidak berjalan dengan optimal, atas dasar itulah maka penulis ingin mengkaji sccara mendalam bagaimana pelaksanaan sistem parlementer dalam Pemerintahan Republik Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959 .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (I) kenapa kabinet sering jatuh bangun pada masa pelaksanaan sistem parlementer, (2) kabinet apa saja yang pernah terbentuk dalam pelaksanaan sistem parlementer di Indonesia; dan (3) mengungkapkan kondisi Indonesia pada masa berakhimya sistem parlementer di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah, dengan menempuh langkah-langkah heuristik, kritik dan interpretasi serta pengkisahan. Untuk mengkaji masalah dalam skripsi ini, penulis melakukan teknik pendekatan melalui library research (penelitian kepustakaan), dengan penelaahan sumber tertulis terutama buku-buku yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan sering bubarnya kabinet pada masa pelaksanaan sistem parlementer disebabkan karena kabinet tidak didukung oleh mayoritas anggota partai terbesar. Kabinet yang pemah terbentuk selama pelaksanaan sistem parlementer di Indonesia antara lain Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman Wirjosandjojo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo, Kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kondisi Indonesia pada masa berakhimya sistem parlementer berada dalam situasi politik yang tidak menentu, karena sering bubamya kabinet. Ekonomi Indonesia juga mengalami kehancuran dan dilanda krisis, program pembangunan tidak berjalan optimal sebab terjadinya pemberontakan di daerah-daerah. Pemberontakan tersebut antara lain Gerakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh.
Tidak Tersedia Deskripsi
STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA SWEDIA (Rizki Wahyudi, 2015)
PENGELOLAAN HAJI ACEH PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA (1950-2017) (Sari Muliani, 2019)
PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP SIKLUS KEJADIAN SIKLON TROPIS DI PASIFIK UTARA DAN SELATAN MELALUI PEMODELAN REGRESI COX PROPORTIONAL HAZARD (PUTRI MAULIDA, 2021)
SISTEM PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK AMERIKA SERIKAT (Yulis Haryati, 2013)
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DI BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR (Indra Kurniawan, 2024)