Electronic Theses and Dissertation

IMPLIKASI YURIDIS NOTARIS RANGKAP JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Rabi’ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri
Sri Walny Rahayu??
Mohd. Din???

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Berdasarkan UUJN-P jabatannya seorang Notaris harus taat erhadap segala ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang secara umum dan patuh pada Kode Etik Notaris. Pada BAB III Pasal 15, 16, dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris. Dalam Pasal 17 huruf f UUJN-P secara eksplisit telah disebutkan bahwa adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap jabatan. Namun pada praktiknya berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, banyak terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai pimpinan serta dosen pengajar pada lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi swasta salah satunya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai konsekuensi yuridis serta penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau dosen di perguruan tinggi swasta menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan salah seorang narasumber. Data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diolah dengan menggunakan metode berpikir deduktif selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam Pasal 17 huruf f UUJN secara eksplisit disebutkan bahwa adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta. Seseorang yang mengemban jabatan Notaris menjadi pimpinan dan dosen pada Perguruan Tinggi Swasta tidak melanggar ketentuan Pasal 17 huruf f UUJN. Serta terkait notaris yang melakukan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
Disarankan agar pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar dapat selalu berpegang teguh pada sumpah jabatanya, perlu adanya penguatan struktur dan tegasnya fungsi Majelis Pengawas Notaris serta perlu adanya sanksi yang lebih tegas dalam kasus rangkap jabatan.

Kata Kunci: Notaris, Rangkap Jabatan Notaris, Pimpinan dan Dosen Perguruan Tinggi Swasta


JURIDIC IMPLICATIONS OF NOTARY DUAL POSITIONS AS LEADERS AND LECTURERS OF PRIVATE UNIVERSITY ACCORDING TO LAW OF NOTARY POSITIONS

Rabi’ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri
Sri Walny Rahayu??
Mohd. Din???

ABSTRACT

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. Authentic deeds is required by laws and regulations in order to create certainty, order, and legal protection. Based on UUJN-P, the position of a Notary must comply with all provisions stipulated in the Act in general and comply with the Notary Code of Ethics. In CHAPTER III Articles 15, 16, and 17 of the Law on Notary Positions, it is regulated regarding the authority, obligations, and prohibitions of a Notary. In Article 17 letter f of the UUJN-P it has been explicitly stated that there is a prohibition for notary profession bearers to hold concurrent positions. However, in practice, based on the facts in the field, there are many Notaries who hold concurrent positions as leaders and teaching lecturers at educational institutions such as private universities.
This study aims to examine and analyze the juridical consequences and the application of sanctions for notaries who hold concurrent positions as leaders or lecturers in private universities according to the notary position law and code of ethics.
This type of research is a normative juridical research, using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses primary data obtained through interviews with one of the informants. The data were collected and compiled systematically and then processed using deductive thinking methods and then will be analyzed qualitatively.
The results of the study explain that Article 17 letter f of the UUJN explicitly states that there is a prohibition for notary profession bearers to hold concurrent positions as leaders or employees of BUMN, BUMD or private business entities. A person who holds the position of a Notary as a leader and lecturer at a private university does not violate the provisions of Article 17 letter f of the UUJN. As well as related to notaries who carry out concurrent positions may be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, temporary dismissals, respectful or dishonorable discharges.
It is recommended that notary officials in carrying out their duties and authorities must adhere to their oath of office, as well as the need for strengthening the structure and firmness of the function of the Notary Supervisory Council and the need for stricter sanctions in cases of concurrent positions.

Keywords: Notary, Concurrent Position of Notary, Leaders and Lecturers of Private Universities

Tidak Tersedia Deskripsi