ERLIN RITONGA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

ABSTRAK Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.”“Dalam hal pemberian bantuan hukum ini tentu melibatkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi anak-anak korban atau pelaku tindak pidana.”Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Perpres tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah menegaskan kembali bahwa setiap anak Indonesia, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) berhak atas pemenuhan hak dan rasa aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi. Restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Di Aceh Jaya sendiri masih terdapat perlindungan hukum yang belum dapat diterapkan dalam pelaksanaan Restitusi kasus kejahatan seksual terhadap anak.”“Hal ini dikarenakan karena si anak maupun keluarganya enggan datang ke Kantor Polres Aceh Jaya untuk kelanjutan penyelidikan.”“Meskipun pihak penyidik sudah berkali-kali mengirim surat pemanggilan melalui keuchik setempat, namun sering tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Polres dan P2TP2A yang harus jemput bola ke lapangan.”“Tidak jarang unit PPA Polres Aceh Jaya bekerjasama dengan unit P2TP2A Aceh Jaya berangkat ke kediaman korban untuk meminta keterangan terkait adanya laporan kejahatan seksual yang menimpa si anak.” Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, banyak hambatan-hambatan yang menyebabkan sehingga perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya.”“Hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari korban atau keluarga korban itu sendiri, ada juga yang berasal dari luar.”“Hambatan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk berupaya lebih keras lagi dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat khusunya anak-anak korban kejahatan.” Image polisi yang terkesan sebagai petugas yang menangkap dan memenjarakan orang membuat korban merasa ketakutan saat mengetahui kalau dia akan berhadapan dengan polisi.”“Ba PPA Polres Aceh Jaya menyebutkan bahwa dimata anak-anak polisi masih merupakan sosok yang ditakuti.”“Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedalaman termasuk di kota Calang sendiri orang tua masih sering salah dalam memberi penjelasan kepada anak- anaknya tentang tugas seorang polisi.” LEGAL PROTECTION THROUGH RESTITUTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL CRIMES" (Research in Aceh Jaya District) Erlin Ritonga* ABSTRACT Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection stipulates that "Every child who is a victim or perpetrator of a criminal act is entitled to legal aid and other assistance." Advocates are, of course, involved in providing legal assistance for child victims or perpetrators of criminal acts per Presidential Regulation (Perpres) Number 75 of 2020 on the Implementation of the Rights of Child Victims and Witness Children. The Perpres is a direct mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The government reaffirms that every Indonesian child, especially children who are victims of criminal acts (Child Victims) and children who are witnesses to criminal acts (Child Witness), is entitled to the fulfillment of rights and a sense of security according to statutory requirements provisions. In terms of suffering or material loss experienced by the victim due to a criminal act committed by another person, it is appropriate that the perpetrator of the criminal act (the other person) provides compensation. As in the relationship between the perpetrator and the victim, victims' restitution is a manifestation of the resocialization of the perpetrator's responsibility as a citizen. The resocialization process is expected to be able to instill a sense of social responsibility in the perpetrator. Therefore, the value of restitution does not lie in its efficacy in helping the victim but serves as a tool to make the perpetrators more aware of their "debt" to the victim. In Aceh Jaya itself, there are still legal protections that cannot be applied when implementing the restitution in cases of sexual crimes against children. The child and his family are reluctant to come to the Aceh Jaya Resort Police (Polres) Office to continue the investigation. Although the investigators have repeatedly sent a summons to the local Keuchik *Master Student at Syiah Kuala University Law School (chief), they are often neglected, so the Police and P2TP2A have to be proactive. Sometimes the Aceh Jaya Police's Women and Child Protection (PPA) unit, in collaboration with the Aceh Jaya P2TP2A, went to the victim's residence to ask for information regarding reports of sexual crimes that befell the child." There are many obstacles in providing legal protection for child victims of sexual crimes. So that the legal protection of children as victims cannot be carried out correctly, some of these obstacles come from the victim or the victim's family, and some come from external factors. This obstacle is a challenge for the Aceh Jaya District Government to try even harder in protecting the community, especially children who are victims of crime. The portrait of the Police as officers who "arrest and imprison people" makes victims feel frightened when they find out that they have to face the Police. PPA unit of Polres Aceh Jaya said that in children's eyes, the Police are still a feared figure. It happens because most parents who live in rural areas, including in the city of Calang, are still often wrong in explaining to their children about the duties of a police officer." *Master Student at Syiah Kuala University Law School 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 94447 2021-09-27 12:27:29 2021-09-28 09:48:24 machine generated