Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
LOCKDOWN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF BEDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980
Pengarang
DJODY RIKTIAN MORAJAYA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010120
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Upaya pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan negara-negara di seluruh dunia salah satunya adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penularan Covid-19 ini seperti kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown membuat perdagangan Internasional menjadi terganggu sedangkan hal ini merupakan hal yang berada di luar kuasa pihak-pihak yang melakukan perdagangan antar negara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan aturan-aturan dalam konvensi CISG dan lockdown dalam kaitannya terhadap perdagangan Internasional di masa pandemi Covid-19 serta menemukan solusi bagi para pihak yang mengalami kendala saat melakukan transaksi perdagangan internasional selama lockdown.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif serta merupakan jenis penelitian terhadap sistematika hukum. Objek kajian yuridis normatif pada kajian ini adalah norma hukum yang terdapat didalam CISG, doktrin hukum, serta yurisprudensi hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional di masa pandemi Covid-19.
Penelitian ini menemukan tidak ada aturan khusus di dalam CISG yang mengatur tentang perdagangan barang internasional di dalam masa pandemi seperti pandemi Covid-19 saat ini. Disamping itu pandemi juga tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk pengajuan eksepsi. Negosiasi ulang atas dasar pandemi merupakan langkah yang dapat ditempuh para pihak sebelum membawa kepada forum penyelesaian sengketa.
Disarankan agar CISG mengeluarkan instrumen hukum seperti legal guide yang memberi arahan kepada subjek hukum CISG dalam menjalankan perdagangan barang internasional di masa pandemi Covid-19 ini serta para pihak sebaiknya mencantumkan klausul force majeure ataupun hardship berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh para pihak dalam penyusunan kontrak di masa pandemi Covid-19 ini.
One of the efforts to prevent the transmission of Covid-19 carried out by countries around the world is by issuing policies related to preventing the transmission of Covid-19, such as the lockdown policy. The lockdown policy has disrupted international trade while this is something that is beyond the control of the parties conducting trade between countries.
The purpose of this study is to explain the relationship between the rules in the CISG convention and the lockdown in relation to international trade during the Covid-19 pandemic and find solutions for parties who experience problems when conducting international trade transactions during the lockdown.
This research is a normative juridical research and is a type of research on legal systematics. The objects of normative juridical studies in this study are the legal norms contained in the CISG, legal doctrine, and legal jurisprudence relating to international trade during the Covid-19 pandemic.
This study found that there are no special rules in the CISG that regulate international trade in goods during a pandemic such as the current Covid-19 pandemic. Besides that, the pandemic cannot be used as an absolute reason for filing an exception. Re-negotiation on the basis of a pandemic is a step that the parties can take before bringing it to a dispute resolution forum.
It is recommended that the CISG issue legal instruments such as legal guides that provide direction to CISG legal subjects in carrying out international trade in goods during this Covid-19 pandemic and the parties should include force majeure or arduous clauses based on matters agreed upon by the parties in the preparation of the contract. during this Covid-19 pandemic.
Tidak Tersedia Deskripsi
LOCKDOWN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF BEDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 (DJODY RIKTIAN MORAJAYA, 2021)
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW PROTECTION ON CIVILIAN FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE COMMITTED BY THE UNITED NATIONS PEACEKEEPERS (Revalyani, 2017)
PERLINDUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL (SUATU PENELITIAN DI ACEH) (Latifa Ananda, 2020)
THE GRAVE VIOLATION AGAINST SYRIAN CHILDREN AS A VICTIM KILLING AND MAIMING IN ARMED CONFLICT (Farah Elsa Nova, 2017)
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE (CUT SARAH, 2025)