Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Shella Dilvia,
2021
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG
MENIMBULKAN SUATU HAK DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I-0I Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(vi, 66), pp., bibl., tabl., app.






Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.
Tindak pidana pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam
Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi: siapa
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian
tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana
penjara paling lama enam tahun. Namun pada kenyataannya, masih terdapat
anggota TNI yang melakukan pemalsuan surat. Padahal perbuatan anggota TNI
tersebut melanggar Santi Aji yang seharusnya dijunjung tinggi.
Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan, dan upaya dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat yang
dilakukan di kalangan anggota TNI.
Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris, dan pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari
wawancara dengan sejumlah responden dan informan serta data sekunder
meliputi penelitian kepustakaan untuk membaca dan mengutip peraturan
perundang-undangan, buku-buku, makalah serta dokumen lain yang terkait
langsung dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI adalah
adanya faktor intern dari anggota TNI itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan
baik untuk dirinya pribadi maupun untuk orang lain. Dan pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan hukuman yaitu terpenuhinya dari segi hukum, serta hal-hal
yang memberatkan dan meringankan. Serta upaya untuk meminimalisir pemalsuan
surat dikalangan TNI ini dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum
kepada anggota militer untuk meningkatkan kesadaran hukum, kehati-hatian pihak
atau instansi militer lain yang rawan terjadinya praktek pemalsuan surat, saling
mengingatkan antar anggota satuan dan oleh keluarga, komandan atau pimpinan
untuk memberikan arahan rutin.
Disarankan kepada pihak militer untuk lebih memperketat mekanisme
tahapan-tahapan penyuratan khususnya pada bagian administrasi, serta dapat
menjaga surat-surat penting yang telah terbit sehingga terhindar dari tindakan
pemalsuan surat. Dan hendaknya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan
oleh anggota TNI diatur secara khusus dalam KUHPT, sehingga ancaman pidana
yang diberikan sesuai dengan kekhasan sifat yang dimiliki militer.

Tidak Tersedia Deskripsi