Electronic Theses and Dissertation

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

Zaituni
Riza Nizarli
M. Yakub Aiyub Kadir

ABSTRAK
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika diatur pada Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tujuan dari
Undang-Undang Narkotika, Pencegahan non penal penyalahgunaan narkotika
oleh anak juga di atur pada Pasal 10 dan 11 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018
tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yaitu melalui keluarga
dan pendidikan, kedua peraturan tersebut untuk melakukan pencegahan terhadap
penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah
yuridis semata melainkan juga masalah sosial maka dari itu perlu adanya
kebijakan non penal untuk memberantas dan meminimalisir tingginya angka
penyalahgunaan narkotika oleh anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan non penal dalam
pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak dan untuk menjelaskan upaya
pemerintah Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap narkotika oleh anak
berhubung Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan untuk mengatur
pemerintahan sendiri terutama dalam bidang syariat islam.

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.
Data yang terkait dalam penelitian ini diperoleh melalui peninjauan ke
perpustakaan serta wawancara narasumber dari akademisi hukum pidana islam
wawancara yang dilakukan secara daring menggunakan media sosial Whatsaap
(WA) dan wawancara kelembagaan syariah Aceh dilakukan secara langsung yang
dapat menunjang penelitian ini antara lain dari Dinas Syariat Islam, Dinas
Pendidikan Dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang di

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kebijakan non
penal untuk menekan tingginya angka penyalahgunaan narkotika oleh anak karena
kebijakan pidana sendiri memiliki kelemahan tidak bisa meninjau sebab akibat
tibulnya kejahatan dalam masyarakat maka diperlukan pendekatan integral yaitu
paduan kebijakan sosial untuk menuntaskan kejahatan yang ada di dalam
masyarakat khususnya penyalahgunaan narkotika oleh anak dan Aceh khususnya
untuk pencegahan yang bersifat non penal terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika oleh anak belum ada secara khusus dan masih secara umum yaitu diatur
di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika Khusus pencegahan non penal terhadap pencegahan
penyalahgunaan narkotika oleh anak terdapat pada Pasal 10 dan 11 yaitu melalui
orang tua dan pendidikan.

Disarankan agar pemerintah yang berwenang dalam melakukan
pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih aktif dalam melakukan
pencegahannya yang berbentuk non penal (preventif) karena anak harus dijauhkan
dari peradilan formal dan disarankan kepada pemerintah Aceh supaya
mengkonkritkan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak karena
mengingat Aceh belum ada peraturan khusus terhadap pencegahan narkotika yang
dilakukan oleh anak.
Kata Kunci : Narkotika, kebijakan Non Penal, Sadd Adz Dzari’ah


NON PENAL POLICY IN PREVENTING CRIMINAL ACTS OF
NARCOTICS ABUSE BY CHILDREN
Zaituni
Riza Nizarli
M. Yakub Aiyub Kadir

ABSTRACT

Prevention of narcotics abuse is regulated in Article 4 of Law Number 35
of 2009 that concerning about narcotics, as a part of the purposes about
establishing the Narcotics Law. Non-penal prevention of narcotics abuse by
children is also regulated in Articles 10 and 11 Qanun Aceh Number 8 of 2018
about Facilities for Prevention of Narcotics Abuse, which can be done through
family and education. Both regulations were established with the aim of
preventing drug abuse. Narcotics abuse is not only a juridical problem but also a
social problem, therefore a non-penal policy is needed to eradicate and minimize
the high number of narcotics abuse, especially those committed by children.
This study aims to explain non-penal policies in the context of preventing
drug abuse by children and explain the Aceh government's efforts about the
prevention of narcotics abuse by children because Aceh is a region that has
special autonomy such as the opportunity to regulate its government affairs
independently, especially in the field of Islamic law.
The research methodology that used in this research is normative juridical
research method which uses legal approach and conceptual approach. Data that
related to this research were obtained through literature study and interviews
involving several sources, including academics in Islamic criminal law expert and
several stakeholders from relevant agencies. These interviews were conducted in
various ways, using online methods such as online interviews by WhatsApp and
the other social media, then direct interviews that involving several related
agencies such as the Islamic Shari'a Service, the Dayah Education Office and the
Aceh Ulema Consultative Council.
Based on the results of the study, it can be concluded that a non-penal
policy is needed to suppress the high number of narcotics abuse committed by
children because of the weaknesses that found in the implementation of the
criminal policy as well as not being able to examine the causes of the emergence
of criminal acts in society. So that, an integral approach is needed in the form of a
combination of social policies to solve the crimes that exist in society, especially
narcotics abuse that committed by children. In terms of setting non-penal policies
related to the prevention of narcotics abuse crimes committed by children, Aceh
in this case doesn’t yet have the rules that specifically regulate the a quo policy
but in general its only regulated in Qanun Aceh Number 8 of 2018 that
concerning about Facilities for Prevention of Narcotics Abuse, where the
prevention of narcotics abuse by children is regulated in Article 10 and Article 11
which can be pursued through parents and education. Therefore, it is recommended that the government in charge of preventing
drug abuse committed by children should be more active in carrying out the
prevention of non-penal policy (preventive) because children must be kept away
from formal justice and therefore it is recommended for the Aceh government to
take preventive action in the form of preventive action which is appropriate and
concrete that related to narcotics abuse by children, considering that Aceh
doesn’t have regulations that specifically regulate the prevention of narcotics
committed by children that yet enough.

Keyword : Narcotics; Non Penal Policies; Saad Adz Dzari’ah

Tidak Tersedia Deskripsi