Electronic Theses and Dissertation

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) TERHADAP
ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA ACEH

?

Iskandar A. Gani
Maulidin
??

Efendi


Abstrak
???
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Pejabat Pemerintahan
berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Kapolda Aceh merupakan bagian dari
pejabat yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan diberikan
berbagai kewenangan yang salah satu diantaranya adalah memberikan sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang
melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dalam praktiknya, pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di lingkungan Polda Aceh tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AUPB).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri dengan peraturan
perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai landasan dalam Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di Polda Aceh. Penelitian ini juga
untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan
pendekatan kasus. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris
dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer tersebut diperoleh melalui
wawancara. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan
kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, pemberian sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di
lingkungan Polda Aceh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari
aspek kewenangan dan prosedural, namun belum sesuai dari aspek subtantif. Dari
aspek subtantif bahwa pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) belum memenuhi syarat-syarat pemberian sanksi Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu secara normatif ada konstruksi norma yang multi tafsir dimana norma
tersebut dijadikan sebagai landasan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk
memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap
anggota Polri. Kedua, dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri, pejabat yang berwenang belum
menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ada beberapa
asas dalam penyelenggara pemerintahan yang baik yang belum dijalankan
diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kecermatan,
dan asas ketidakberpihakan. Ketiga, anggota Polri yang diberikan sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut telah menempuh berbagai
upaya hukum mulai dari Banding atas putusan Rekomendasi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari putusan sidang Komisi Kode Etik Polri
(KKEP), Keberatan administratif atas keputusan pemberian sanksi Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolda Aceh hingga gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Segala upaya hukum yang telah
ditempuh tersebut belum mengabulkan permohonan dari anggota Polri yang
diberhentikan agar keputusan tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.
Disarankan hendaknya Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam
memberikan putusan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) terhadap anggota Polri dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan

baik secara prosedural yang berkaitan dengan mekanisme pemberian
sanksi maupun secara subtansial berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Komisi Kode Etik Polri
(KKEP) dalam memberikan putusan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri dengan berlandaskan pada AsasAsas

Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dapat memberikan kepastian
hukum dan keadilan terhadap anggota Polri tersebut.

Kata Kunci : Komisi Kode Etik Polri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat



? Mahasiswa
?? Pebimbing Utama
??? Pebimbing Pedamping



DISRESPECTFUL DISMISSAL OF INDONESIAN POLICE OFFICERS IN
ACEH REGIONAL POLICE

Maulidin
?

Iskandar A. Gani
??

Efendi
???


Abstract

Article 7 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning
Government Administration states that "Government Officials are obliged to
organize the Government Administration in accordance with the provisions of
laws and regulations, government policies, and General Principles of Good
Governance". The Chief of Aceh Regional Police is part of the official who
organizes the government administration also given various authority, one of it is
to impose Disrespectful Dismissal to Indonesia Police Officers who violate the
provisions as stipulated in the legislation. In practice, the provision of
Disrespectful Dismissal as sanctions against Indonesian Police Officers within
the Aceh Regional Police is not in accordance with the laws and regulations and
the General Principles of Good Governance.
This research is to determine and explain the suitability of Disrespectful
Dismissal from the Indonesian Police Officers Service with laws and regulations
and to determine the implementation of the General Principles of Good
Governance as the basis for Disrespectful Dismissal against the Indonesian
Police Officers at the Aceh Regional Police. This research is also to find out the
legal remedies taken by Indonesian Police Officers who were dismissed with
respect from the Police service.
The research method used is a normative juridical research method, with
the statute approach, the concept approach, and the case approach. This study
also uses an empirical juridical method with a socio-legal approach. The data
used are primary data and secondary data. The materials used are primary legal
materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary
data was obtained through interviews. The secondary data obtained through the
study of documents and literature.
The results showed that. First, the sanction of Disrespectful Dismissal
against the Indonesian Police Officers within the Aceh Regional Police is in
accordance with the laws and regulations in terms of authority and procedural
aspects, but is not appropriate from the substantive aspect. From the substantive
aspect, the Disrespectful Dismissal sanction has not fulfilled the requirements for
the Disrespectful Dismissal sanction as stipulated in the legislation. In addition,
normatively there is a construction of multi-interpretational norms which the
norms are used as a basis by the Indonesian Police Officers Professional Ethics
Commission to impose Disrespectful Dismissal sanctions on the Indonesian
Police Officers. Second, in imposing Disrespectful Dismissal sanctions on the
Indonesian Police Officers, the competent authorities have not implemented the
General Principles of Good Governance. There are several principles in good
governance that have not been implemented, including the principle of legal
certainty, the principle of balance, the principle of accuracy, and the principle of
impartiality. Third, the Indonesian Police Officers officers who were given the
Disrespectful Dismissal sanction has taken various legal remedies ranging from
an appeal against the Decision of Recommendation of Disrespectful Dismissal
from the Police Code of Ethics Commission, administrative objections to the
decision to impose Disrespectful Dismissal sanctions by the Chief of Aceh
Regional Police to a lawsuit to the State Administrative Court Banda Aceh. All
the legal remedies that have been taken but not granted the request of the
dismissed of the Police officers so that the decision is declared invalid by the
court.
It is recommended that the Code of Police of Ethics Commission in issuing
a Recommendation for Disrespectful Dismissal against the Indonesian Police
Officers based on the laws and regulations both procedurally related to the
mechanism for imposing sanctions and substantially related to the fulfillment of
the conditions as stipulated in the legislation and the Police Code of Ethics
Commission in issuing the Recommendation for Disrespectful Dismissal against
the Indonesian Police Officers based on the General Principles of Good
Governance so that can provide the legal certainty and the justice for the police
officers.
Keywords: The Police Code of Ethics Commission, Disrespectful Dismissal






?
Sutudent
??
Chairman of Supervising Committee
???
Chairman of Supervising Committee

Tidak Tersedia Deskripsi