Maulidin Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH) TERHADAP ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLDA ACEH ? Iskandar A. Gani Maulidin ?? Efendi Abstrak ??? Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Kapolda Aceh merupakan bagian dari pejabat yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan diberikan berbagai kewenangan yang salah satu diantaranya adalah memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam praktiknya, pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di lingkungan Polda Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai landasan dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di Polda Aceh. Penelitian ini juga untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri di lingkungan Polda Aceh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan dan prosedural, namun belum sesuai dari aspek subtantif. Dari aspek subtantif bahwa pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) belum memenuhi syarat-syarat pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu secara normatif ada konstruksi norma yang multi tafsir dimana norma tersebut dijadikan sebagai landasan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri. Kedua, dalam memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri, pejabat yang berwenang belum menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Ada beberapa asas dalam penyelenggara pemerintahan yang baik yang belum dijalankan diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kecermatan, dan asas ketidakberpihakan. Ketiga, anggota Polri yang diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut telah menempuh berbagai upaya hukum mulai dari Banding atas putusan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Keberatan administratif atas keputusan pemberian sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Kapolda Aceh hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Segala upaya hukum yang telah ditempuh tersebut belum mengabulkan permohonan dari anggota Polri yang diberhentikan agar keputusan tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Disarankan hendaknya Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam memberikan putusan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri dengan berlandaskan pada peraturan perundangundangan baik secara prosedural yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sanksi maupun secara subtansial berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam memberikan putusan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri dengan berlandaskan pada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap anggota Polri tersebut. Kata Kunci : Komisi Kode Etik Polri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ? Mahasiswa ?? Pebimbing Utama ??? Pebimbing Pedamping DISRESPECTFUL DISMISSAL OF INDONESIAN POLICE OFFICERS IN ACEH REGIONAL POLICE Maulidin ? Iskandar A. Gani ?? Efendi ??? Abstract Article 7 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration states that "Government Officials are obliged to organize the Government Administration in accordance with the provisions of laws and regulations, government policies, and General Principles of Good Governance". The Chief of Aceh Regional Police is part of the official who organizes the government administration also given various authority, one of it is to impose Disrespectful Dismissal to Indonesia Police Officers who violate the provisions as stipulated in the legislation. In practice, the provision of Disrespectful Dismissal as sanctions against Indonesian Police Officers within the Aceh Regional Police is not in accordance with the laws and regulations and the General Principles of Good Governance. This research is to determine and explain the suitability of Disrespectful Dismissal from the Indonesian Police Officers Service with laws and regulations and to determine the implementation of the General Principles of Good Governance as the basis for Disrespectful Dismissal against the Indonesian Police Officers at the Aceh Regional Police. This research is also to find out the legal remedies taken by Indonesian Police Officers who were dismissed with respect from the Police service. The research method used is a normative juridical research method, with the statute approach, the concept approach, and the case approach. This study also uses an empirical juridical method with a socio-legal approach. The data used are primary data and secondary data. The materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary data was obtained through interviews. The secondary data obtained through the study of documents and literature. The results showed that. First, the sanction of Disrespectful Dismissal against the Indonesian Police Officers within the Aceh Regional Police is in accordance with the laws and regulations in terms of authority and procedural aspects, but is not appropriate from the substantive aspect. From the substantive aspect, the Disrespectful Dismissal sanction has not fulfilled the requirements for the Disrespectful Dismissal sanction as stipulated in the legislation. In addition, normatively there is a construction of multi-interpretational norms which the norms are used as a basis by the Indonesian Police Officers Professional Ethics Commission to impose Disrespectful Dismissal sanctions on the Indonesian Police Officers. Second, in imposing Disrespectful Dismissal sanctions on the Indonesian Police Officers, the competent authorities have not implemented the General Principles of Good Governance. There are several principles in good governance that have not been implemented, including the principle of legal certainty, the principle of balance, the principle of accuracy, and the principle of impartiality. Third, the Indonesian Police Officers officers who were given the Disrespectful Dismissal sanction has taken various legal remedies ranging from an appeal against the Decision of Recommendation of Disrespectful Dismissal from the Police Code of Ethics Commission, administrative objections to the decision to impose Disrespectful Dismissal sanctions by the Chief of Aceh Regional Police to a lawsuit to the State Administrative Court Banda Aceh. All the legal remedies that have been taken but not granted the request of the dismissed of the Police officers so that the decision is declared invalid by the court. It is recommended that the Code of Police of Ethics Commission in issuing a Recommendation for Disrespectful Dismissal against the Indonesian Police Officers based on the laws and regulations both procedurally related to the mechanism for imposing sanctions and substantially related to the fulfillment of the conditions as stipulated in the legislation and the Police Code of Ethics Commission in issuing the Recommendation for Disrespectful Dismissal against the Indonesian Police Officers based on the General Principles of Good Governance so that can provide the legal certainty and the justice for the police officers. Keywords: The Police Code of Ethics Commission, Disrespectful Dismissal ? Sutudent ?? Chairman of Supervising Committee ??? Chairman of Supervising Committee DISMISSAL OF EMPLOYESS - LAW 344.012 596 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 93287 2021-09-13 16:09:47 2022-01-03 10:34:43 machine generated