Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI BANDA ACEH
Krisna Nanda Aufa*
M. Gaussyah**
Mohd. Din***

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat khususnya di Provinsi Aceh. Keistimewaan Provinsi Aceh dalam menjalankan hukum pidana islam menjadi landasan lahirnya sebuah peraturan daerah yang bernama Qanun Jinayat. Berdasarkan data jumlah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polresta Banda Aceh 2018-2020 terdapat 45 kasus, 31 kasus diantaranya telah selesai dan 11 kasus sisanya masih dalam tahap Lidik/Sidik. Keseluruhan kasus tersebut seharusnya diselesaikan menggunakan Qanun Jinayat, namun pada kenyataannya seluruh penyidik Polresta Banda Aceh menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat terhadap kasus anak sebagai korban pelecehan seksual di Banda Aceh? (2) Bagaimana praktik perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Banda Aceh? (3) Mengapa penyidik Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan Qanun Jinayat dalam penyidikan kasus pelecehan seksual di Banda Aceh?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Banda Aceh, kemudian untuk mengetahui praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, dan untuk mengetahui mengapa penyidik Polri lebih menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak daripada Qanun Jinayat dalam penyidikan kasus pelecehan seksual di Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak berada diatas Qanun Jinayat yang setara dengan peraturan daerah dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan konsep perlindungan anak dan konsep hak asasi manusia yang diwujudkan dalam berbagai fasilitas dan pelayanan oleh petugas kepolisian dan petugas dari instansi terkait. Ketiga, penyidik lebih menerapkan undang-undang perlindungan anak dalam penyidikan kasus pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan undang-undang perlindungan anak memberikan bentuk hukuman berupa kurungan penjara yang akan memberikan efek jera kepada pelaku, dan terhadap anak sebagai korban lebih terlindungi hak nya dan memberikan keadilan. Berbeda dengan penerapan qanun jinayat karena hukuman cambuk cenderung ringan dibandingkan dengan penderitaan yang dialami korban karena menyangkut masa depan dan tumbuh kembangnya.
Disarankan agar penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak lebih diutamakan penggunaan nya, namun apabila hakim memutuskan dengan menggunakan Qanun Jinayat maka bentuk hukuman yang diberikan berupa penjara dengan hukuman yang lamanya hampir sama dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, dalam hal pembangunan ruang pelayanan Khusus (RPK) agar bekerjasama dengan dinas sosial dan dinas P2TP2A. Selain itu, diperlukan revisi terhadap Qanun Jinayat dalam penambahan jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, dan lainnya yang menyangkut masa depan anak sebagai korban sehingga fungsi perlindungan dan keadilan dapat tercapai.


Kata Kunci : Pelecehan Seksual terhadap Anak dan Kedudukan Undang-Undang

ABSTRACT

POSITION OF CHILD PROTECTION ACT AGAINST CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN BANDA ACEH

Krisna Nanda Aufa*
M. Gaussyah**
Mohd. Din***

Sexual abuse of children is a crime that has received enough attention in the community, especially in the province of Aceh. The specialty of Aceh Province in carrying out Islamic criminal law became the basis of the presence of a regional regulation called Qanun Jinayat. Based on data on the number of criminal acts of sexual abuse against children at the City Subregional Police of Banda Aceh in 2018-2020, there were 45 cases, 31 cases of which have been completed and the remaining 11 cases are still in the Investigation. All of these cases should have been resolved using the Qanun Jinayat, but in fact all investigators from the City Subregional Police of Banda Aceh used the Child Protection Act. The identification of the problems in this study are (1) What is the position of the Child Protection Act and Qanun Jinayat against children as victims of sexual abuse in Banda Aceh? (2) How is the practice of legal protection for children as victims of sexual abuse (3) Why did Police investigators apply the Child Protection Act compared to the Qanun Jinayat in investigating sexual abuse cases in Banda Aceh?
The purpose of this study is to determine the position of the Child Protection Act and Qanun Jinayat against children as victims of sexual abuse in Banda Aceh, then to find out the practice of legal protection for children as victims of sexual abuse, and to find out why the Police investigators prefer to apply the Child Protection Act rather than the Qanun Jinayat in the investigation of sexual abuse cases in Banda Aceh.
The research method used is an empirical legal research method with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data sources.
The results of the study indicated that the position of the Child Protection Act is above the Qanun Jinayat which is equivalent to regional regulations in the hierarchical order of laws and regulations. Second, the practice of legal protection for children as victims of sexual Abuse is in accordance with the concept of child protection and the concept of human rights embodied in various facilities and services by police officers and officers from related agencies. Third, investigators apply more child protection Act in investigating cases of sexual abuse against children because the child protection act provides a form of punishment in the form of imprisonment which will provide a deterrent effect to perpetrators, and to children as victims, their rights are better protected and provided justice. It is different from the application of the qanun jinayat because the caning punishment tends to be light compared to the suffering experienced by the victim because it involves their future, growth and development.
It is recommended that the use of the Child Protection Act be prioritized, yet if the judge decides to use the Qanun Jinayat so that the form of imprisonment which has almost the same length as the Child Protection Act. Then, in the case of the construction of the Special Service Room (RPK), it is hoped to cooperate with the social office and the P2TP2A office. In addition, it is necessary to revise the Qanun Jinayat so that there is an addition for health insurance, job guarantee, and others concerning the future of children as victims so that the function of protection and justice can be achieved.


Key words: Sexual Abuse of Children and the Status of the Law

Tidak Tersedia Deskripsi