Electronic Theses and Dissertation

KEWENANGAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Nilda Mutia*
Iskandar A. Gani**
Mahdi Syahbandir***
ABSTRAK

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pemberdayaan sosial. Pelaksanaan pemberdayaan bagi difabel tersebut dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan kemauan dan kemampuan; menggali potensi dan sumber daya; menggali nilai dasar; memberi akses; dan/atau memberi bantuan usaha. Dinas Sosial Aceh merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah pusat pada bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan perolehan data terdapat sebanyak 7.857 penyandang difabel di Provinsi Aceh. Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksana, usaha penyantunan dan pembinaan serta menjalankan peran fasilitasi, edukasi dan teknisi. Masalah pokok pengkajian ini ialah pertama, bagaimana kewenangan Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas. Kedua, adakah kendala dalam pelaksanaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan mengenai kewenangan dari Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas, kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh yaitu pada Dinas Sosial Aceh serta pada unit pelaksana tugas daerah Rumoh Seujahtera Beujroeh Meukarya Ladong. Metode Penelitian hukum ini menerapkan metode yuridis-empiris dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara serta data sekunder dari kajian kepustakan sebagai bahan pendukung. Data tersebut kemudian ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif sebagaimana yang telah di tuangkan sebelumnya, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Sosial Aceh berwenang menyelenggarakan pemberdayaan terhadap disabilitas yang berada di dalam panti, berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengenai pembagian wewenang dari Dinas Sosial Provinsi dan daerah untuk mengurus difabel. UPTD RSBM sebagai pelaksana teknis dari Dinas Sosial Aceh yang mengurus disabilitas netra di dalam panti dengan memberikan binaan, pelatihan, serta bimbingan. UPTD RSBM merupakan satu-satunya panti bagi penyandang disabilitas yang berada di bawah pengawasan Dinas Sosial Aceh dan hanya mengurus difabel-netra, sedangkan untuk jenis disabilitas lain saat ini belum mempunyai panti khusus untuk menggurus mereka, sehingga mereka masih menjadi wewenang dari Dinas Sosial dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Kedua, ditemukan beberapa kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan pemberdayaan diantaranya: data tidak akurat, anggaran yang terbatas serta keterbatasan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan ulang serta menginput kembali data tersebut, dalam pelaksaan pemberdayaan pemerintah mengutamakan bagi difabel yang kurang mampu, mendatangkan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam proses bimbingan.
Disarankan kepada Dinas Sosial Aceh agar dapat menggunakan data secara tepat dan akurat karena pendataan merupakan langkah mendasar dalam melaksanakan pemberdayaan, dengan data yang dimiliki pemerintah dapat mengetahui jumlah, jenis serta derajat disabilitas yang ada. Kemudian berdasarkan data tersebut dinas dapat mengalokasikan dana yang tersedia secara maksimal dan efektif dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan serta pemetaan, selain itu diharapkan dinas berupaya melakukan atau mengadakan pelatihan agar mempunyai tenaga profesional yang mempunyai knowledge dan skill sesuai dengan yang dibutuhkan dilapangan serta memiliki attitude yang baik.
Kata Kunci: Dinas Sosial Aceh; Disabilitas; Pemberdayaan Difabel;?
ACEH SOCIAL SERVICES AUTHORITY IN IMPLEMENTING SOCIAL EMPOWERMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Nilda Mutia*
Iskandar A. Gani**
Mahdi Syahbandir***
ABSTRACT
According to Article 5 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 52 year 2019 concerning the Implementation of Social Welfare for people with disabilities stated the Minister, Governor, and Regent/Mayor are required to ensure the access for people with disabilities to obtain social empowerment. The empowerment for people with disabilities can be implemented by: increasing willingness and ability; exploring potential and resources; exploring basic values; providing access; and/or providing business assistance. The Aceh Social Service is an element of regional government administrators in performing central government matters in the social sector on behalf of the region's authority. Based on the data obtained, there are 7,857 people with disabilities in Aceh. The Social Service Department acts as an implementer, a sponsor and a coach, as well as a facilitation, education, and technician. The study's main problems are as follows: (1) How is the Aceh Social Service's authority in implementing social empowerment for people with disabilities? (2) Are there any obstacles in the implementation, and the effort taken to solve them?
The aim of this study is to identify and develop the authorityof Aceh Social Service in implementing social empowerment for people with disabilities, as well as the obstacles encountered and the efforts taken to solve them.
This study was conducted in the Aceh, specifically at Aceh social service and the regional task force unit Rumoh Seujahtera Beujroeh Meukarya Ladong.This method of law research employs the juridical-empirical method, by using primary data from interviews and secondary data from library research serving as supporting material. The data is then analyzed using an interpretative qualitative approach based on theory and positive law as previously described, then inductively drawn conclusions to answer the problems.
The findings show that, the Aceh Social Service is authorized to perform the empowerment for people with disabilities who are in nursing homes, based on Minister of Social Affairs Regulation Number 9 year 2018 concerning Basic Service Technical Standards on Minimum Service Standards in the Social Sector regarding the distribution of the authority from provincial and regional social services to take care of the disabled. UPTD RSBM serves as the technical implementer of the Aceh Social Service, which provides development, training, and guidance to the visually impaired in nursing homes. UPTD RSBM is the only nursing home for people with disabilities under the supervision of the Aceh Social Service and only takes care of the visually impaired-disabilities, whereas, currently the other types of disabilities do not have any special home to take care of them, thus they are still under the authority of the social service in each district/city. Second Discovered several obstacles in the empowerment implementation, including inaccurate data, a limited budget, and limited human resources. The efforts taken to solve the obstacles by coordinating with each Regency/Social City's Service to re-collect and re-input the data. In implementing the empowerment, the government prioritizes those with low economy capacity, and presenting the professionals needed in the guidance process.
It is suggested the Aceh Social Service use data appropriately and accurately since data collection is a fundamental step in implementing empowerment, with data, government is able to determine the number, type, and degree of disability. Then the department is able to allocate the available funds optimally and effectively based on these data by planning and mapping conducted previously. In addition, it suggested that the department will perform or conduct training tohave professionals who have the knowledge and skills required as and have positive attitude.
Keywords: Aceh Social Service; People with Disability; Disabled Empowerment;

Tidak Tersedia Deskripsi