RIZKI THAHARAH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

Berdasarkan Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seorang pejabat yang dengan sengaja membiarkan narapidana melarikan diri diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.Walaupun aturan hukum sudah sedemikian jelas, akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada saja pejabat yang menggunakan jabatannya guna melakukan kajahatan membiarkan narapidana melarikan diri, dalam wilayah Aceh Besar rentang waktu 2017-2019 ditemukan 5 (lima) kasus kejahatan dalam jabatan yang menyangkut membiarkan narapidana malarikan diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan dalam jabatan, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan jabatan, serta upaya dan hambatan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan dalam jabatan yang membiarkan narapidana melarikan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data primer melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor tindak pidana kejahatan dalam jabatan dengan sengaja membiarkan narapidana melarikan diri adalah faktor ekonomi, faktor kekeluargaan, faktor lingkungan sosial serta faktor kesempatan. Penerapan sanksi dilakukan dengan dua cara yaitu sanksi pidana diatur dalam Pasal 426 KUHP dengan maksimal hukuman empat tahun penjara sedangkan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Upaya yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif. Hambatan muncul karena kurangnya kesadaran dari pejabat sehingga tidak menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Disarankan adanya pengawasan yang lebih ketat mengenai ketertiban dan keamanan Lapas, dan sering dilakukan pembekalan-pembekalan mengenai standar operasional prosedur. Hakim disarankan untuk menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera kepada pelaku. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 92577 2021-08-23 17:38:33 2021-08-24 10:31:54 machine generated