Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA NEGARA MENGEKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL UNCAC)
Pengarang
SAVIRA FARSHA SAIBI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010088
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
SAVIRA FARSHA SAIBI,
2021 PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA NEGARA MENGESKTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL UNCAC)
( v, 68) pp.,bibl.
Dr. Mahfud., S.H., M.H
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang telah terinternasionalisasi karena berdasarkan Preambule UNCAC, korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional. Negara-negara memiliki yurisdiksi untuk memberantas koruptor apalagi yang sampai melarikan diri ke luar negeri. Maka dari itu pada tahun 2003, lahirlah konvensi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Ekstradisi sebagai mekanisme memberantas kejahatan internasional tidak selalu berjalan mudah. Salah satu hambatannya adalah terkait dengan problematika kewarganegaraan. Karena dalam ekstradisi terdapat asas tidak menyerahkan warga negara dan pada dasarnya negara memang memiliki hak untuk melindungi tiap warga negaranya. Dimana hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pihak negara yang dirugikan oleh pelaku korupsi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika kewarganegaraan dalam ekstradisi yang ditinjau berdasarkan konvensi internasional UNCAC dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan negara untuk tetap dapat memberantas para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mengganti kewarganegaraannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif.
Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian melalui studi terhadap bahan hukum, dalam rangka menemukan preskripsi terhadap suatu peristiwa hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat solusi dalam UNCAC terkait permasalahan kewarganegaraan dalam ekstradisi namun tetap ditemukan kesulitan-kesulitan dikarenakan praktik dalam tiap negara itu berbeda. Sehingga negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam berupaya untuk mewujudkan ekstradisi bagi pelaku korupsi. Seperti membuat perjanjian bilateral, Mutual Legal Assistance, meminta bantuan Interpol ataupun dengan melakukan disguised extradition yang tetap sesuai dengan aturan UNCAC.
Disarankan perlu adanya regulasi baru terkait praktik esktradisi dalam hal batasan kewarganegaraan serta memperjuangkan SP3 di forum internasional. Dan juga diharapkan pemerintah dapat merevisi UU dalam BLBI terkait kapasitas personal asing khususnya di bidang perbankan.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Boby Amanda, 2020)
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI (Muliani, 2014)
PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (RISKI KHALILA, 2023)
DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (AVIS AFDIL SULTANI, 2022)
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (DIVA SHAFIRA FHOENNA, 2025)