ADINDA HIKMAH NATARI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

ABSTRAK ADINDA HIKMAH NATARI, (2021) BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRO BONO) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (vi),80,pp.,tabl,bibl. Tarmizi S.H.,M.Hum. Dalam Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Karena pada kenyataannya banyak masyarakat tidak mengetahui dan kurang mempercayai tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum dengan secara cuma-cuma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang faktor-faktor mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam pemberian bantuan hukum secara cumacuma bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan normatif, data penelitian skripsi di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan data primer. Sedangkan penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), buku-buku, makalah, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat hukum didalam praktek yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan penetapan kepenunjukan penasehat hukum dilengkapi dengan surat-surat tertentu. Upaya peningkatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah turut serta pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma serta upaya dari pihak penasehat hukum adalah bantuan hukum terhadap kasus yang dialami oleh pelaku ditangani dengan semestinya dan tidak ada perbedaan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Disarankan kepada penegak hukum diperlukan satu pedoman untuk menentukan jenis pemidanaan, sehingga dengan adanya pedoman tersebut dapat menjatuhkan pidana yang tepat agar pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan keadilan, dan kepada pemerintah Aceh diharapkan membuat panti rehab yang sepenuhnya gratis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan dapat membangun kerjasama yang baik dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum). 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 91053 2021-06-23 12:13:08 2021-06-23 15:06:33 machine generated