ANALISIS PERBANDINGAN KAPASITAS FISKAL PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DAN KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2018) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

ANALISIS PERBANDINGAN KAPASITAS FISKAL PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DAN KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015-2018)


Pengarang

YURI SUCIKA - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1501103010081

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Pidie dengan Kota Banda Aceh selama tahun anggaran 2015-2018, beserta untuk mengetahui penyebab rendahnya kapasitas fiskal pada kedua pemerintah daerah tersebut. Kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan formula perhitungan kapasitas fiskal sebagaimana yang telah di atur dalam PMK No. 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis merupakan data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kabupaten Pidie dengan Kota Banda Aceh sama-sama berada pada kelompok atau kriteria yang “sedang”. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dan tingginya belanja pegawai merupakan faktor penyebab IKF Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh belum maksimal. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang rendah berakibat ketergantungan daerah terhadap keuangan dari pusat masih sangat tinggi. Kemudian tingginya belanja pegawai berakibat negatif terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan dan perkembangan daerah akan terhambat.
Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kapasitas Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Pegawai.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK