Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
AFRIZAL SAPUTRA, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN YANG BERADA PADA SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 62), pp., bibl., app.
Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.
Sempadan sungai merupakan kawasan yang di atasnya dilarang mendirikan bangunan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Aceh Besar. Dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai zonasi tentang sempadan sungai yang merupakan kawasan perlindungan yang terdapat larangan-larangan dalam hal memanfaatkan sumber daya yang ada yang diatur dalam Qanun tersebut. hal ini dibuat untuk kepentingan keberlanjutan dan keberlangsungan kawasan yang bersangkutan. Akan tetapi masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pendirian bangunan pada sempadan sungai di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta menjelaskan penegakan hukum terhadap bangunan yang didirikan pada sempadan sungai Krueng Aceh yang tidak sesuai dengan RTRW.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2013 belum optimal. Dikarenakan tidak semua warga yang berada pada sempadan sungai mendapatkan surat peringatan yang merata, dengan artian ada warga yang diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan ada juga yang sekali. Serta tidak semua bangunan pada sempadan sungai Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya dilakukan penertiban, karena masih terdapatnya sebagian bangunan yang berdiri tanpa ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh Besar, serta telah melanggar ketentuan mengenai penataan ruang Aceh Besar. kecuali terhadap bangunan gedung ANRI, tidak akan dilakukan penertiban dikarenakan bangunan tersebut tidak menyalahi ketentuan penataan ruang, serta bangunan tersebut telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan leh pemerintah Aceh Besar.
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mengevaluasi kembali kinerjanya dalam hal penegakan hukum dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar, serta diharapkan ketentuan mengenai RDTR dapat dibuat secepatnya.?

Tidak Tersedia Deskripsi