Electronic Theses and Dissertation

HASNIZAR PERAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI KEBIJAKAN POLITIK
2012 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Dr. Mujibussalim, SH, M.Hum dan Effendi Hasan, MA)
(vi, 51, pp, bib))

Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian pemerintah. pedagang kaki lima sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menimbulkan tata ruang kota yang kacau. Dimata pemerintah citra negatif tersebut telah mendogma,sehingga pemerintah selalu bersikap tegas dalam mengatur pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol pp sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran Polisi Pamong Praja terhadap penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di
Kota Banda Aceh, Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.Studi kepustakaan
adalah Data berupa dokumen clan catatan yang berasal instansi terkait yang memiliki data yang berhubungan dengan penelitian,sedangkan studi lapangan
adalah Peoelitian untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP belum maksimal dalam penertiban dan pembinaan pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Peran Satpol PP dalam penertiban dan pembinaan yaitu melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem hunting (mobil). Satpol PP mendapatkan beberapa faktor penghambat dalam menertibkan pedagang kaki lima, yaitu hambatan ekstemaJ dan internal. hambatan eksternal yaitu kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima mengenai peraturan tentang penertiban,serta kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan tersebut. sedangkan Hambatan internal adanya oknum Satpol PP yang memanfaatkan situasi peoertiban demi kepentingan pribadi.Upaya yang di lakukan oleh Satpol PP adalab melakukan penindakan dan pencegahan, Sosialisasi terhadap pedagang kaki lima clan Penjatuhan sanksi terhadap yang melanggar ketentuan yang diatur daJam peraturan Daerah dengan cara memberikan peringatan-peringatan agar jangan berjualan disembarang tempat.
Disarankan kepada Satpol PP agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Hendaknya melakukan penyuluhan hukum terhadap pedagang kaki lima agar mengetahui dampak dari proses berjualan yang sembarangan.

Kata kunci: Satpol PP, kebijakan dan Kota Banda Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi