Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGUPAYAAN PEMBERSIHAN SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Pengarang
CUT DESRY CHAIRUNNISA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1603101010295
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Cut Desry Chairunnisa, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
2020
PENGUPAYAAN PEMBERSIHAN SAMPAH
ANTARIKSA (SPACE DEBRIS) DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 54) pp, bibl
Rosmawati, S.H., M.H.
Sampah antariksa (space debris) adalah benda buatan manusia yang sudah
tidak befungsi termasuk fragmen maupun elemennya yang mengorbit mengitari
bumi, baik di luar bumi maupun ketika kembali ke bumi lagi. Hampir semua benda
antariksa yang sudah tidak berfungsi lagi bergerak secara tidak terkontrol, baik di
antariksa maupun saat jatuh ke bumi. Berdasarkan Liability Convention 1972,
terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yaitu mutlak atau absolute based on fault.
Namun, dalam praktiknya negara-negara yang telah meratifikasi tidak serta merta
menerapkan ketentuan daripada konvensi tersebut dalam hal pertanggungjawaban
atas sampah antariksa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
baik dari pihak negara pemilik sampah antariksa maupun negara peluncur. Selain
itu, penelitian ini juga mengkaji terkait cara atau upaya dari masing-masing negara
dalam membersihkan sampah antariksa serta kendala yang dihadapi terkait hal
tersebut.
Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan
data melalui penelitian kepustakaan. Penelitian keputstakaan dengan cara
mempelajari buku-buku baik karangan dari dalam negeri maupun luar negeri, karya
ilmiah, peraturan internasional, undang-undang, jurnal, artikel, maupun media
massa lainnya yang berhubungan dengan judul tersebut.
Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini di dapati bahwa beberapa
negara menjadi salah satu pelaku di dalam kepemilikan sampah antariksa, baik dari
bekas bagian dari suatu roket, satelit bekas maupun satelit yang sengaja di
hancurkan melalui uji senjata. Beberapa sampah antariksa yang menimbulkan
permasalahan ada yang dapat diselesaikan dengan negara yang bersangkutan tetapi
ada pula yang tidak diselesaikan karena negara bersangkutan tidak berfikir hal
tersebut membahayakan bagi negaranya. Upaya di dalam pembersihan sampah
antariksa sudah ada, tapi banyak di antaranya terhambat oleh biaya yang besar
maupun pihak yang tidak setuju karena dianggap tidak ramah lingkugan.
Oleh karena itu, disarankan agar setiap negara bersama-sama memikirkan
penanggulangan upaya pembersihan sampah antariksa yang efektif, tidak
menggunakan biaya yang besar serta tidak merusak lingkungan, baik di ruang
angkasa maupun di bumi.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENANGANAN SAMPAH PLASTIK LAUT MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH ACEH (HAIKAL YASHIFA, 2024)
IDENTIFIKASI SAMPAH ANORGANIK DI KAWASAN MANGROVE GAMPONG JAWA BANDA ACEH (KHAIRULLAH, 2019)
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYEBARAN BERITA HOAKS DAN DISINFORMASI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (ANALISIS KASUS HOAKS SENJATA PEMUSNAH MASSAL OLEH AMERIKA KEPADA IRAK) (T.MUHAMMAD FAUZIL MAHROUS, 2025)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL, HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) DAN KONVENSI STOCKHOLM (YULIA ANNISA, 2022)
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS LAOS) (CUT LIZA ZULAINI, 2017)