PERANAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

PERANAN DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI ACEH


Pengarang

Mutia Ramadhani - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0401101010078

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan (S1) / PDDIKTI : 60201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemampuan modal pembangunan pemerintah Aceh. Penelitian ini dilakukan di Aceh dengan menggunakan data sekunder periode 1998-2007 yang bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik Aceh. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan cara melihat perubahan-perubahan DAU, PAD, dan belanja daerah.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Selama periode 1998-2007, PAD provinsi Aceh belum mampu memcnuhi 20 persen dari pengeluaran/belanja daerah. Ini berarti selama periode 1998-2007, provinsi Aceh belum dapat digolongkan provinsi yang mandiri. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2006 dimana PAD hampir mampu memenuhi 20 persen dari pengeluaran pemerintah. Sedangkan pencapaian kemandirian daerah terendah terjadi pada tahun 2003.Oleh sebab itu, upaya untuk peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah harus lebih dimaksimalkan agar tercapainya pendapatan asli daerah yang maksimal dan dapat membiayai lebih banyak kegiatan pemerintah daerah provinsi Aceh. Upaya pemenuhan 20 persen dari pengeluaran pemerintah harus lebih ditingkatkan guna pencapai gelar provinsi yang mandiri. Pengalokasian belanja pemerintah harus mengutamakan pos-pos anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Aceh. Pengalokasian yang tepat diharapkan dapat terciptanya kesejahteraan yang tinggi dan merata di provinsi Aceh.



Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK