Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Uswatul Fazila,
2021




Ainal Hadi, S.H., M.Hum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DALAM RELASI PACARAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Lhoksukon)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 65), pp., tabl., bibl.

(vi, 58), pp., bibl.

2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Sebagaimana yang terjadi di Aceh Utara banyak anak yang
menjadi korban persetubuhan dengan rentang usia 7 sampai 17 tahun sehingga
penanganannya pun dibedakan dengan orang dewasa. Namun pada kenyataannya
tidak semua kejahatan tersebut murni terjadi karena peran korban yang
mempengaruhi terjadinya tindak pidana.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan korban
terhadap tindak pidana persetubuhan anak, mengetahui pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan dan mengetahui bentuk
perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban.
Data diperoleh melalui penelitian yuridis empiris. Penelitian ini
menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil
wawancara dengan responden serta informan dan data sekunder berupa bahanbahan

hukum seperti, buku teks, teori, putusan pengadilan dan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam tindak pidana persetubuhan
terhadap anak dalam relasi pacaran maka anak tidak bisa dikatakan ikut berperan
dalam tindak pidana tersebut. Anak korban tidak bisa disalahkan karena
perbuatannya dan tidak bisa dibebankan tanggung jawab karena anak tidak
menyadari akibat buruk yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukannya.
Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pemaksaan persetubuhan terhadap
anak tidak menjadikan relasi pacaran antara korban dan pelaku sebagai bagian dari
pertimbangan. Hakim berpegang pada alat bukti dalam menentukan berat ringannya
pemidanaan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri hakim yaitu agama,
kebudayaan, pendidikan, nilai serta norma. Bentuk perlindungan hukum
pemenuhan hak-hak anak korban yaitu upaya rehabilitasi, perlindungan identitas
dari pemberitaan, aksebilitas informasi, konseling, bantuan hukum, pengawasan,
pencegahan dan bantuan medis.
Disarankan kepada orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan
pengawasan kepada anaknya karena tindak pidana terjadi akibat adanya
kesempatan. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih tegas dan adil
serta memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana. Aparat penegak hukum
disarankan lebih menjamin rasa aman bagi korban dari segala ancaman, baik
sebelum maupun sesudah persidangan.

Tidak Tersedia Deskripsi