Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisatan Pasal 6
menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur
penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan
melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada
diwilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru serta
mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Regulasi tersebut seharusnya dapat
menjadi landasan dasar bagi Dinas Pariwisata Aceh Selatan dalam mendorong
pengembangan pariwisata. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi
pengembangan pariwisata, faktor penghambat pengembangan pariwisata serta
upaya untuk mengatasi hambatan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori strategi
dan good governance. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara,
dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,
Dinas Pariwisata Aceh Selatan telah memiliki strategi dalam pengembangan
pariwisata yaitu revitalisasi dan optimalisasi objek wisata, menggelar event dalam
menunjang pariwisata dan peningkatan pendapatan sektor pariwisata, namun dalam
pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kedua, hambatan Dinas Pariwisata
Aceh Selatan dalam pengembangan pariwisata yaitu kurangnya kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, belum adanya
regulasi sebagai acuan yang mengatur dan mengarahkan pengembangan pariwisata,
anggapan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang masih negatif terhadap
kegiatan pariwisata, dan kurangnya komitmen stakeholder pariwisata di Kabupaten
Aceh Selatan. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari Dinas
Pariwisata Aceh Selatan yaitu pembangunan sarana prasarana pariwisata melalui
pengajuan proposal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian
pengajuan proposal peningkatan sumber daya kelembagaan dan masyarakat sekitar
destinasi wisata kepada pihak provinsi. Disarankan agar Dinas Pariwisata Aceh
Selatan segera membuat regulasi yang mengatur pariwisata dan meningkatkan
kualitas aparatur dan masyarakat sekitar objek destinasi wisata dengan melakukan
pelatihan dan sosialisasi.

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Pariwisata, Kabupaten Aceh Selatan.



ABSTRACT


Aceh Provincial Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism Article 6
states that the district / city government has the authority to regulate the
implementation and management of tourism in its territory, facilitate and promote
tourism destinations and tourism products in their territory, facilitate the
development of new tourist attractions and allocate a tourism budget. This
regulation should serve as the basic foundation for the South Aceh Tourism Office
in encouraging tourism development. This thesis aims to determine tourism
development strategies, inhibiting factors for tourism development and efforts to
overcome obstacles by the South Aceh Regency Tourism Office. The method used
in this research is descriptive qualitative, to analyze the problems in this study the
authors use the theory of strategy and good governance. The data in this study were
obtained through interviews, documentation and literature. The results show that
first, the South Aceh Tourism Office has had a strategy in tourism development,
namely revitalizing and optimizing tourist objects, holding events to support
tourism and increasing tourism revenue, but in practice it has not been going well.
Second, the obstacles of the South Aceh Tourism Office in developing tourism are
the lack of quality and quantity of human resources, inadequate budget, the absence
of regulations as a reference that regulates and directs tourism development, the
perception of the people of South Aceh Regency which is still negative towards
tourism activities, and the lack of commitment of tourism stakeholders in South
Aceh District. Third, efforts are made to overcome obstacles from the South Aceh
Tourism Office, namely the development of tourism infrastructure through
submitting proposals to the Ministry of Tourism and Creative Economy, then
submitting proposals to increase institutional and community resources around
tourist destinations to the province. It is recommended that the South Aceh Tourism
Office immediately make regulations governing tourism and improve the quality of
officials and communities around tourist destination objects by conducting training
and socialization.

Keywords : Strategy, Tourism Development, South Aceh Regency.

Tidak Tersedia Deskripsi