Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
IMPLIKASI PETISI ONLINE PLATFORM CHANGE.ORG SEBAGAI MEDIA BARU TERHADAP KEBIJAKAN RKUHP (RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) DAN UU MD3 (UNDANG-UNDANG MPR, DPR, DPRD, DPD)
Pengarang
SALWA ALIFA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1610102010056
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Komunikasi(S1) / PDDIKTI : 70201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implikasi petisi online Change.org
sebagai media baru dalam mengadvokasi kebijakan publik RKUHP (Rancangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan UU MD3 (Undang-undang MPR,
DPR, DPRD, dan DPD) dengan menggunakan kerangka konsep ultimate dan
intermediate effectiveness oleh Martin dan Kracher. Taktik protes online berhasil
secara ultimate jika mencapa perubahan kebijakan, sedangkan berhasil secara
intermediate jika mencuri perhatian pembuat kebijakan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif ekplanatif. Subjek penelitian pada penelitian
ini adalah platform petisi online Change.org. Objek penelitian yang digunakan
adalah implikasi platform petisi online Change.org terhadap kebijakan public UU
MD3 dan RKUHP. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumentasi studi pustaka dan observasi. Analisis data menggunakan metode alir
meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa platform petisi online Change.org yang didukung dengan
aktivitas advokasi lain seperti advokasi media, kampanye online dan offline, lobi,
pengorganisasian, dan event dinilai berimplikasi secara intermediate dalam
mengadvokasi kebijakan publik dan akan berimplikasi secara ultimate jika
mendapat respon yang positif dari pembuat kebijakan. Keberhasilan secara
intermediate menjadi faktor yang mendukung dan mentukan keberhasilan secara
ultimate.
Kata Kunci: Petisi Online, Change.org Indonesia, Advokasi Kebijakan, Media
Baru
ABSTRACT
This research aims to see how the implications of Change.org's online petition as
a new media in advocating for public policy RKUHP (Draft Criminal Code) and
MD3 Law (MPR, DPR, DPRD, and DPD laws) using a conceptual framework
and effectiveness. medium by Martin and Kracher. Online protest tactics work
when policies change, whereas policies work when they are policies. This study
uses an explanative qualitative approach. The research subject in this study was
the Change.org online petition platform. The object of research used is the
implications of Change.org's online petition platform for the public policy of the
MD3 Law and the RKUHP. Data collection was carried out using literature study
documentation and observation techniques. Data analysis using flow methods
including data reduction, data presentation, and interesting. The results showed
that Change.org's online petition platform supported by other advocacy activities
supported by advocacy media, online and offline campaigns, lobbying,
organizing, and events have intermediary implications in advocating for public
policy and will have the ultimate implication of getting a positive response from
policy maker. Success is a factor that supports and determines the ultimate.
Keywords: Online Petitions, Change.org Indonesia, Policy Advocacy, New
Media.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 1946 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023 (Raihan Fadli, 2024)
STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Amira Najwa Aziz, 2024)
REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (RAHMAT FADLI, 2018)
KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT (ERHA ARI IRWANDA, 2019)
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP (Dwi Wulandari, 2015)