Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NOVA AMELIA, 2020 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian Di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 64)., pp., tabl., bibl., app.
Adi Hermansyah, S.H.,M.H
Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh Anggota TNI, hambatan dalam penegakan hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penebangan liar, kendala dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh Anggota TNI.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan/normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut tindak pidana penebangan liar yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah faktor kekuasaan, faktor ekonomi, kebutuhan kayu olahan semakin meningkat dan lemahnya perencanaan dan pengawasan hutan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh Anggota TNI yaitu Disharmonisasi Aturan Hukum, melibatkan banyak pihak, SDM yang kurang berkualitas dan keterbatasan dana operasional. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh Anggota TNI dilakukan secara preventif melalui penyuluhan hukum, penyuluhan bimroh, pengarahan, memberi gaji yang layak, penyesuaian kepangkatan dan penyuluhan hukum terhadap isteri anggota TNI dan represif melalui penyidikan dan pemeriksaan serta pembirian sanksi tegas.
Disarankan kepada penegak hukum agar tidak pandang bulu dalam mengadili pelaku tindak pidana agar siapa saja yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan efek jera. Disarankan kepada petinggi TNI agar memberi penyuluhan dan membina para TNI agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum. Disarankan kepada masyarakat agar melaporkan siapa saja yang dicurigai melakukan penebangan liar.

Tidak Tersedia Deskripsi