T. DRIANTAMA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

ABSTRAK T. DRIANTAMA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN 2020 MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2249 K/PDT/2019 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v,61 ) pp, app, bibl. (Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Perselisihan tanah berhubungan erat dengan perbuatan melawan hukum karena dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atas tanah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2249 K/Pdt/2019 Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada pihak Penggugat karena hakim mengenyampingkan bukti-bukti yang ada di persidangan dan hakim melanggar ketentuan yang berlaku seperti yang termuat pada Pasal 18 UUPA dan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta fakta-fakta yang ada di persidangan dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas yang terkait. Hasil analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2249 K/Pdt/2019, terkait dengan perbuatan melawan hukum, menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung kurang tepat dalam menjatuhkan putusan kepada pihak Penggugat, karena Hakim Agung telah mengabaikan bukti-bukti yang ada dipersidangan serta kurang mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan yang terdapat pada Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengatur tentang pemberian ganti rugi dari pemerintah yang diberikan kepada pemilik tanah yang tanah nya dipakai untuk kepentingan umum dan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama. Pemerintah seharusnya sebelum menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut harus memberikan ganti rugi yang adil serta kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian tersebut seperti yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam pertimbangan putusannya Mahkamah Agung kurang memperhatikan Pasal 24 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 18 UUPA tentang ganti rugi hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan umum. Sehingga penyelesaian sengketa tanah antar pihak tersebut dalam perkara ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum. Disarankan kepada hakim untuk cermat serta bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukum dan hakim disarankan juga memperhatikan alat-alat bukti yang ada di persidangan serta memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya suatu putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara . 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 89217 2021-03-24 09:32:06 2021-03-24 15:28:02 machine generated