ANTROPOSENTRISME PEMERINTAH ACEH TERHADAP SATWA LIAR (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP GAJAH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

ANTROPOSENTRISME PEMERINTAH ACEH TERHADAP SATWA LIAR (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PLTA TAMPUR TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP GAJAH)


Pengarang

ADE MARDIYA QAHAR - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1710103010049

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2021

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Perencanaan Pembangunan PLTA Tampur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Aceh pada tahun 2016.Rencana pembangunan tersebut disetujui oleh Gubernur Aceh dengan diberikannya Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH).Kemudian adanya perencanaan pembangunan tersebut mengancam keberlangsungan hidup gajah, karena bendungan berlokasi di korikor gajah terkahir yaitu sepanjang sungai Aceh Tamiang.Pemberian izin terhadap perencanaan pembangunan tersebut menggambarkan kesejahteraan manusia lebih penting dari pada keberlangsungan hidup gajah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap antroposentrisme pemerintah Aceh dalam pembangunan PLTA Tampur terhadap keberlangsungan hidup gajah.Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi/kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pembangunan PLTA Tampur bukan lagi didasari oleh kebutuhan energi listrik Aceh.Karena pada tahun 2017 Aceh sudah bisa memenuhi kebutuhan energi listriknya sendiri. Tetapi perencanaan tersebut tetap dilakukan dengan mengubah tujuan pembangunan PLTA tersebut, yaitu untuk memenuhi kesejateraan masyarakat Aceh dengan membuka lapangan pekerjaan dan menjual energi listrik ke luar Aceh.Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Aceh memiliki sikap antroposentrisme dengan memberikan izin terhadap pembangunan PLTA Tampur, yang artinya Pemerintah Aceh lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan lingkungan.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK