Electronic Theses and Dissertation

KEWENANGAN NEGARA MENUNTUT PENGEDAR
PANGAN YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN EDAR DALAM
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

ABSTRAK

Agung Rahmatullah



Dahlan Ali
**

Suhaimi
***
*
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar terpenting dan sangat
esensial dalam kehidupan manusia disamping dua kebutuhan dasar lainnya yaitu
sandang dan papan. Berkaitan dengan pangan telah diatur dalam UndangUndang
Nomor

18 Tahun 2012 tentang Pangan. Secara prosedural pengaturan
mengenai pemasukan pangan impor ke wilayah Indonesia telah diatur dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Peraturan BPOM dan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesi
Melihat banyaknya merebak pangan yang tidak memiliki izin edar sehingga
menimbulkan kerugian yang luas yang dimana kerugian tersebut dapat
berbentuk baik dalam hal kehidupan masyarakat, perekonomian negara, dan
yang paling penting adalah kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.
Adapun kasus merebak pangan impor ilegal telah tercatat sejak 3 tahun terakhir
dimulai pada tahun 2018 sampai 2020. Berdasarkan sanksi dari tindak pidana,
jika terjadi pengedaran makanan impor tanpa izin edar dikenakan Pasal 142 jo
Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Sebagaimana halnya bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku tentu dilihat
dari tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan
tersebut. Hukuman yang cenderung ringan tentu tidak dapat memberikan efek
jera terhadap pelaku dan memungkinan masyarakat lain untuk ikut-ikutan sebab
masyarakat tidak takut dengan hukuman yang dijatuhkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian
Negara atas beredarnya pangan tanpa izin edar dan kewenangan negara dalam
menuntut pengembalian kerugian negara dari pengedar pangan tanpa izin edar.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum dalam
menganalisis permasalahan yang ada dan menganalisis hukum sebagai gejala
masyarakat atau perilaku yang berpola dan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beredarnya berbagai macam
produk pangan tanpa izin edar menimbulkan kerugian-kerugian diantaranya
ialah : merusak produksi dan konsumsi produk pangan dalam negeri yang telah






mempunyai izin edar yang menyebabkan kerugian di bidang perekonomian,
berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari pengurusan dan
penerbitan izin edar pangan, lalu keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi
terganggu akibat mengonsumsi pangan tanpa izin edar. Sedangkan mekanisme
dalam menuntut pengedar pangan tanpa izin edar dalam upaya pengembalian
kerugian negara mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) sebagai hukum formil dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan sebagai hukum materil dimana wewenang penuntutan terhadap
pengedar tanpa izin edar berada di Penunutut Umum.
Disarankan kepada setiap lembaga yang berkaitan dengan prosedur
masuknya pangan impor ke wilayah Indonesia, seperti lembaga Bea Cukai,
BPOM dan lembaga yang berkaitan lainnya untuk dapat meningkatkan lebih
optimal dalam pengawasan masuknya barang-barang impor ilegal ke wilayah
Indonesia dan diharapkan kepada Penuntut Umum perlu untuk
memperhitungkan dan membuktikan kerugian yang dialami negara dalam
penuntutan, sehingga denda yang dijatuhkan kepada pengedar pangan tanpa izin
edar dapat mengganti kerugian yang dialami oleh negara, dan lembaga legislatif
maupun eksekutif perlu membuat peraturan yang mewajibkan pembuktian oleh
Penuntut Umum mengenai adanya kerugian negara dalam tindak pidana
peredaran pangan tanpa izin edar.

Kata kunci: Kewenangan, Negara, Tuntutan, Ganti Rugi, Izin Edar, Impor,
Ilegal.
*
Mahasiswa
**
Pembimbing I
***
Pembimbing II


THE AUTHORITY OF STATE TO PROSECUTE FOOD
DISTRIBUTORS THAT DO NOT POSSESS DISTRIBUTION
PERMIT IN THE STATE LOSSES RECOVERY EFFORTS



ABSTRACT
Agung Rahmatullah

Dahlan Ali
**

Suhaimi
***
*
Food is one of the most important and very essential basic needs in
human life in addition to two other basic needs, namely clothing and shelter.
With regard to food, it has been regulated in Law Number 18 of 2012 concerning
Food. Procedurally, the regulation regarding the importation of imported food
into the territory of Indonesia has been regulated in Article 2 and Article 3
concerning BPOM Regulation and Number 30 of 2017 concerning Supervision
of the Importation of Drugs and Food into the Territory of Indonesian
considering the large number of food spreads that do not have a distribution
permit, this results in extensive losses in which these losses can be in good
impact in terms of people's lives, the country's economy, and the most important
thing is the health of the people who consume them. The cases of the spread of
illegal imported food have been recorded since the last 3 years starting from
2018 to 2020. Based on the sanctions of a criminal act, if there is circulation of
imported food without a distribution permit, it is subject to article 142 in
conjunction with (jo.) article 91 paragraph (1) of the Law Number 18 of 2012
concerning Food. Likewise, the imposition of punishment against the
perpetrator is certainly seen from the level of error and loss resulting from the
consequence of the act. Punishments that tend to be light are certainly not able
to provide a deterrent effect on the perpetrators and allow other people to follow
the action because people are not afraid of the punishment imposed.
This study aims to find out the forms of state losses for the circulation of
food without a distribution permit and the state's authority to sue the return of
state losses from food distributors without distribution permits.
This research was conducted using a normative juridical research
method by doing the approach towards legal principles in analyzing existing
problems and analyzing law as a symptom of society or patterned behavior and
by studying library materials or secondary data.
The results of this study show that the circulation of various kinds of food
products without distribution permits resulted in losses including: damaging the
production and consumption of domestic food products that already have a
distribution permit which causes losses in the economic sector, reduced NonTax
State
Revenues
(PNPB)
from
the
process
and
issuance
of
food
distribution

permits, as well as the safety and health of the public is disrupted due to
consuming food without a distribution permit. Whereas, the mechanism for
prosecuting food distributors without distribution permits in an effort to recover
the state losses refers to the Criminal Procedure Code (KUHAP) as formal law
and the Law Number 18 of 2012 concerning Food as material law where the
authority to prosecute distributors who do not have distribution permits be at
the Public Prosecutor.
It is recommended that every institution related to the procedure for the
entry of imported food into the territory of Indonesia, such as Customs and
Excise agencies, BPOM and other related institutions should be able to be more
optimal in improving the Supervision towards the entry of illegal imported
goods that enter the territory of Indonesia and it is expected that the Public
Prosecutor needs to calculate and prove the losses suffered by the state in
prosecution, so that the fines imposed on food distributors that do not possess
distribution permits can compensate for the losses suffered by the state, and the
legislative as well as executive institutions need to enact regulation requiring
the proofing by the Public Prosecutor related to the existence of state losses in
the criminal act of food circulation without a distribution permit.

Keywords: Authority, State, Claims, Compensation, Distribution Permit,
Import, Illegal.



*
Student
**
The Chair of supervisory committee
***
The member of supervisory committee

Tidak Tersedia Deskripsi