Electronic Theses and Dissertation

Pasal 30 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan. ATM merupakan salah satu sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Setiap orang mempunyai kartu ATM untuk keperluan pribadi yang tidak dapat digunakan dan diakses oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Apabila seseorang yang menggunakan kartu ATM milik orang lain dengan tanpa hak (pembobolan) maka orang tersebut dapat dijerat Pasal 30 Ayat (1), (2) dan (3) UU ITE.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaan Pasal pencurian KUHP dalam penjatuhan hukum terhadap tindak pidana pembobolan ATM Bank dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lgs, untuk mengetahui dan mejelaskan pertimbangan Jaksa menggunakan pasal pencurian KUHP terhadap tindak pidana pembobolan ATM Bank dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lgs serta untuk mengetahui dan menjelaskan efektifitas hukum tindak pidana pembobolan ATM Bank dalam Undang-Undang ITE.

Penelitian ini mengggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan, didukung oleh data yang diperoleh dari kepustakaan dengan jalan mengumpulkan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM Bank dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lgs kurang tepat dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Seharusmya pelaku dijerat menggunakan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE yang merupakan undang-undang khusus yang mengatur mengenai kejahatan elektronik. Dalam Undang-Undang ITE secara jelas disebutkan mengenai sanksi hukumanya lebih berat dibandingkan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Pertimbangan Jaksa menggunakan pasal pencurian KUHP terhadap tindak pidana pembobolan ATM Bank dan tidak menggunakan Pasal dalam UU ITE karena terkendala dalam proses pembuktian yaitu pada saat menghadirkan Ahli di persidangan dan Biaya untuk menghadirkan ahli juga mahal sehingga menghambat dalam proses pembuktian. Penerapan UU ITE tidak efektif diterapkan dalam kasus kejahatan pembobolan ATM Bank alasannya karena sangat sulit untuk mencari unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dari sisi sumber daya manusia pun sangat sulit menghadirkan ahli dibidang tersebut sehingga pada saat proses pembuktian tidak maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat 2 (dua) saran atas pokok permasalahan. Pertama, bahwa aparat penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan perlu menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE terhadap kejahatan yang menggunakan elektronik seperti halnya kejahatan pembobolan ATM Bank sehingga undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif. Kedua, perlu adanya tindakan bersama antara pihak kepolisian dengan kejaksaan untuk mencari solusi terkait kendala yang terjadi dalam proses pembuktian kasus kejahatan pembobolan ATM Bank khususnya dalam menghadirkan ahli dibidang ITE agar penerapan UU ITE berjalan efektif dan memudahkan dalam proses pembuktian.

Tidak Tersedia Deskripsi