Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep perlindungan hukum terhadap UMKM, menjelaskan bentuk bentuk perlindungan hukum UMKM dan mengidentifikasikan kendala perlindungan UMKM serta upaya menemukan solusinya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil studi literatur dan penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substani pengaturan UMKM dalam peraturan perundang undangan telah memadai, khususnya peraturan di tingkat pusat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan peraturan pelaksananya, namun produk hukum daerah (Qanun) Aceh No. 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha Kecil sudah tidak singkron lagi dengan UU UMKM. Ada beberapa bentuk perlindungan UMKM, seperti perlindungan preventif, fasilitatif, protektif, dan konsultatif. Masalah permodalan, SDM pelaku UMKM, dukungan lembaga, teknologi, etos kerja masih menjadi kendala dalam perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Upaya yang dibutuhkan untuk pengembagangan UMKM dapat dilakukan melalui harmonisasi dan singkronisasi produk hukum daerah dengan Undang-Undang. Perlindungan UMKM dapat juga dilakukan melalui pendataan poteni UMKM, penguatan modal dan manajemen UMKM, peningkatan kuatlitas SDM dan inovasi pelaku usaha, dan dukungan lembaga terkait.

Tidak Tersedia Deskripsi