Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Pemeritah Kota Banda Aceh berharap agar para pengemis yang berada di sekitar jalan Kota
Banda Aceh semakin berkurang. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan PeraturanWalikota yang
mengatur tentang hal tersebut yang dimuat dalam Peraturan Wali Kota No. 7 Tahun 2018,
Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam
Wilayah Kota Banda Aceh.Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan yang
dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7
tahun 2018, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
dalam pelaksanaan kesejahteraan social bagi pengemis di Kota Banda Aceh. Metode dalam
penelitian ini kualitatif dengan jenis deskriptif. Infroman dalam penelitian ini 9 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pemerintah kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan
peraturan walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018 yang dilakukan melalui empat tahapan yaitu
melakukan tindakan pencegahan (preventif) agar tidak muncul pengemis-pengemis musiman,
melakukan upaya koersif yaitu penertiban yang melibatkan satpol PP dan WH untuk
menertibkan kehadiran pengemis. Langkah selanjutnya adalah rehabilitasi dengan melakukan
latihan fisik agar pengemis merasa jera dan menampung pengemis di rumah sementara. Tahap
akhir yang dilakukan adalah penyerahan pengemis kepada keluarga untuk pengemis yang berasal
dari Banda Aceh, dan memulangkan kembali pengemis yang berasal dari luar Banda Aceh ke
daerah masing-masing. Adapun salah satu kendala yang dihadapi oleh dinas sosial kota Banda
Aceh dalam penertiban pengemis adalah, banyaknya masyarakat yang masih memberikan
sumbangan kepada pengemis sehingga pengemis terus menjadikan kegiatan mengemis sebagai
sumber penghasilannya.



Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Bagi Pengemis, Kota Banda Aceh

















ABSTRACT

The Banda Aceh City Government hopes that there will be fewer beggars around the streets of
Banda Aceh City. The Aceh Government has issued a Mayor Regulation which regulates this
matter which is contained in Mayor Regulation No. 7 of 2018, concerning the Handling of the
Homeless, Beggars, Neglected People and Other Social Tuna in the Banda Aceh City Region.
The purpose of this study is to determine the implementation of the Banda Aceh City government
towards Banda Aceh Mayor Regulation Number 7 of 2018, and to find out the obstacles faced by
the Banda Aceh City Government in implementing social welfare for beggars in Banda Aceh
City. The method in this research is qualitative with descriptive type. Informant in this study 9
people. Data collection techniques using interviews, documentation. The results show that the
Banda Aceh city government in overcoming beggars is in accordance with the Banda Aceh
mayor regulation number 7 of 2018 which is carried out through four stages, namely taking
preventive measures so that seasonal beggars do not appear, making coercive efforts, namely
policing involving police officers PP and WH to curb the presence of beggars. The next step is
rehabilitation by doing physical exercises so beggars feel deterred and accommodate beggars in
temporary homes. The final stage that was carried out was handing over beggars to families for
beggars from Banda Aceh, and returning beggars from outside Banda Aceh to their respective
areas. One of the obstacles faced by the Banda Aceh Social Service in controlling beggars is that
many people still make donations to beggars so that they continue to make begging as a source
of their income.


Keywords: Social Welfare, For Beggars, Banda Aceh City

Tidak Tersedia Deskripsi