Electronic Theses and Dissertation

Dana desa merupakan anggaran yang diberikan langsung kepada gampong oleh pemerintah untuk segala kepentingan gampong dengan harapan laju perkembangan antara kota dan gampong selaras serta seimbang. Namun, berbagai masalah timbul dalam proses penyaluran dana desa, di mana sumber daya masyarakat gampong yang kurang memadai membuat terhambatnya pencairan dana desa ini. Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan biaya dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh gampong dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara langsung terhadap 18 gampong yang dijadikan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Hasil yang diperoleh adalah proses pengelolaan biaya dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 bab IV yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dimana dalam pelaksanaanya telah menerapkan metode padat karya yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat gampong sedangkan kendala yang dihadapi yaitu timbulnya masalah-masalah setelah Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) disahkan. Pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan bahkan terjadi sisa anggaran pada belanja upah pekerja dan belanja modal bahan baku/material. Dalam hal ini perlu adanya evaluasi terhadap proses perencanaan agar dapat meminimalkan sisa anggaran dengan melibatkan tenaga ahli yang memahami secara detail tentang spesifikasi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tidak Tersedia Deskripsi