KAUTSAR Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2021 id Indonesia

Null

MEKANISME PENCABUTAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS ACEH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL Kautsar Muhammad Yus? Husni?? M. Gaussyah??? ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Ketentuan mengenai lembaga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Aceh tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masalah pokok penelitian ini ialah apakah pencabutan ketentuan dalam undang-undang otonomi khusus Aceh telah sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional dan apakah konsekuensi yuridis jika pencabutan ketentuan undang-undang bersifat khusus di Aceh tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian mekanisme pencabutan ketentuan dalam undang-undang otonomi khusus Aceh dengan peraturan perundang-undangan nasional serta konsekuensi yuridis jika pencabutan ketentuan undang-undang bersifat khusus di Aceh tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,pencabutan ketentuan dalam undang-undang otonomi khusus Aceh tidak sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam peraturan perundangundangan nasioanal. Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh melahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengabaikan perintah dari Pasal 269 ayat (3) yaitu dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Kedua, konsekuensi yuridis dari pencabutan norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu batal demi hukum karena cacat formil dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pencabutan maupun perubahan terhadap norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh harus dilakukan dengan mekanisme konsultasi atau pertimbangan disertai dengan pemberian draft dari DPRA sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. DPRA harus menyiapkan draftnya sendiri mengenai mekanisme konsultasi yang kemudian di serahkan kepada DPR RI untuk di bahas dan diajukan menjadi tatib DPR RI mengenai mekanisme konsultasi ke DPRA terkait pengesahan undang-undang yang berkenaan dengan Aceh. Kata Kunci: Pencabutan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Peraturan Perundang - Undangan Nasional. ? Mahasiswa ?? Ketua Komisi Pembimbing ??? Anggota Komisi Pembimbing 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 86846 2021-01-06 15:06:29 2021-01-06 15:50:18 machine generated