Electronic Theses and Dissertation

EKSISTENSI PEMBUKTIAN OPERASI TANGKAP TANGAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Wasdar
*
Mohd. Din
**
M. Gaussyah
***
ABSTRAK
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan upaya konkret untuk menjerat pelaku
korupsi. Kasus yang terungkap melalui OTT tiap tahunnya meningkat, pada tahun
2018 terdapat 28 kasus. Dari 28 kasus tersebut KPK menetapkan 108 orang sebagai
tersangka. Kasus yang ditangani KPK melalui OTT rata-rata memvonis terdakwa
bersalah. Namun demikian, OTT masih menjadi polemik keberadaannya. Sehingga
jangan sampai penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi dilakukan dengan
kejahatan pula. Polemik ini bisa dilihat bahwa dalam KUHAP sendiri tidak akan
ditemukan istilah operasi tangkap tangan, yang ada hanyalah tertangkap tangan dan
penangkapan.
Maka permasalahan hukum dalam tulisan ini: Pertama, Apakah keberadaan
pembuktian melalui OTT sesuai dengan KUHAP. Kedua, bagaimanakah kekuatan
pembuktian alat bukti yang didapatkan melalui OTT. Tujuan dari penelitian ini untuk
menentukan sesuai atau tidak perbuatan KPK dalam melakukan OTT dan untuk
mengetahui kekuatan alat bukti yang diperoleh melalui OTT.
Metode penelitian ini adalah kepustakaan atau yuridis normatif dengan
menggunakan teori HAM, teori pembuktian dan teori kepastian hukum sebagai
analisisnya. Sementara pendekatan yang digunakan pada penelitian ini melalui
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek operasi tangkap tangan sesuai
dengan objek tertangkap tangan dalam KUHAP maka keberadaan OTT adalah legal,
perbedaan keduanya terletak pada OTT yang diawali dengan penyadapan
sebagaimana kewenangan yang diberikan UU kepada KPK yang termaktub dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan kekuatan alat bukti yang diperoleh melalui
OTT seperti penyadapan misalnya menjadi alat bukti petunjuk yang kuat, akurat, dimana terdakwa tidak bisa membantah ketika alat bukti hasil dari
penyadapan dibuktikan pada persidangan kasus tindak pidana korupsi.
Disarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi harus lebih mengedepankan upaya pencegahan
dibanding dengan penindakan langsung.
Kata kunci: Eksistensi, Pembuktian, Operasi tangkap tangan, Tindak Pidana
Korupsi.

Tidak Tersedia Deskripsi