Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
DINAMIKA PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH
Pengarang
MUHAMMAD RAFSANJANI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1510101010064
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Sosiologi (S1) / PDDIKTI : 69201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2020
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Cambuk merupakan salah satu hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014. Esensi dari pelaksanaan hukum cambuk adalah untuk memberikan
efek jera. Di mana pelaksanaannya dilakukan di depan khalayak ramai yang
bertujuan memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi
masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat.
Namun demikian, pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Banda Aceh belum
memberi efek jera. Hal tersebut terbukti berdasarkan data dari Mahkamah Syariyah
Aceh, dimana jumlah pelanggar Qanun Jinayat terus mengalami peningkatan dari
tahun 2014- 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan
hukum cambuk di Banda Aceh. Kemudian, untuk mengetahui efek jera dari
penerapan hukum cambuk. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor yang
menyebabkan peningkatan pelanggar syariat Islam di Banda Aceh. Penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria subjek
penelitian serta memberikan informasi relevan yang dibutuhkan dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya hukuman cambuk belum membuat
masyarakat jera untuk tidak melanggar aturan yang ada dalam Qanun Jinayat.
Penyebab masyarakat tidak mematuhi hukuman itu, disebabkan oleh beberapa
faktor. Mulai dari faktor Qanun itu sendiri, kurangnya jumlah aparat penegak
hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum yang kurang memadai dan
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isi hukum itu.
Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Qanun Jinayat, Masyarakat Kota Banda
Aceh
ABSTRACT
Whip is one of the punishments stipulated in Qanun Aceh No. 6 of 2014. The essence
of the implementation of the whip law is to provide a deterrent effect. Where the
implementation is carried out in front of a large crowd aimed at giving awareness
to the perpetrators and at the same time a warning to the public not to commit acts
prohibited in Qanun Jinayat. However, the implementation of flogging in Banda
Aceh has not had a deterrent effect. This is evident based on data from the Aceh
Syariyah Court, where the number of Qanun Jinayat violators continues to increase
from 2014-2019. This research aims to find out the process of implementing the
flogging law in Banda Aceh. Then, to find out the deterrent effect of the application
of the whip law. Furthermore, to find out the factors that led to the increase of
Islamic sharia violators in Banda Aceh. The author uses a descriptive type of
research with a qualitative approach. Data retrieval techniques using purposive
sampling techniques. The data was obtained through in-depth interviews with
informants who met the criteria of the research subject as well as providing the
relevant information needed in the study. The results showed that, the existence of
whip punishment has not made the public deterrent not to violate the rules in Qanun
Jinayat. The cause of society not complying with the punishment, is caused by
several factors. Starting from the Qanun factor itself, the lack of number of law
enforcement officers, inadequate law enforcement facilities and facilities and lack
of public awareness of the content of the law.
Keywords: WhipLash, Qanun Jinayat, Banda Aceh City Community
Tidak Tersedia Deskripsi
POLEMIK PENOLAKAN UQUBAT CAMBUK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) ACEH (IMPLEMENTASI PERGUB ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG HUKUM JINAYAT DI BANDA ACEH) (Andri Kurniawan, 2020)
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT) (PUTRI SAVIRA FEBRYAN, 2022)
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI BENTUK PENERAPAN QANUN JINAYAH (PERSPEKTIF PSIKOLOGI) (NURBAITI, 2019)
PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK TERHADAP PELAKU ZINA (STUDI PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (SITI ANNISA AULA.AS, 2021)
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK HUKUMAN PELANGGARAN QANUN JINAYAT (MAKBULL RIZKI, 2019)