Electronic Theses and Dissertation

Nazrul Khalid Indra " Polemik Birokrasi Dalam Kaitan Jaminan Sosial Pada Komunitas Masyarakat Pesisir Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh". Dibawah bimbingan Bapak Ir. Mulizar MS, SH, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak. Ir. T. Makmur, M.Si sebagai pembimbing kedua.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah mekanisme birokrasi di Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat, bagaimana proses terjadinya polemik birokrasi dalam komunitas masyarakat pesisir di kecamatan Syiah Kuala, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam mekanisme birokrasi di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme birokrasi yang berjalan, proses terjadinya polemik birokrasi, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam mekanisme birokrasi di Kecamatan Syiah Kuala.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan mengambil sebuah desa yang kemudian dijadikan sample untuk mengambil informan berikut tanggapan tentang birokrasi dari informan tersebut. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja ( Purposive sampling ) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki daerah pesisir yang luas disamping pertimbangan kepada jumlah gampong (desa) tertinggal, penduduk miskin, dan kebutuhan masyarakat yang relatif terbatas, juga didasarkan kepada masih tingginya intensitas keperluan masyarakat terhadap lembaga-lembaga birokrasi di daerahnya.
Umumnya warga asli Kecamatan Syiah Kuala tidak mendapatkan kesulitan dalam pengurusan KTP. Kemudahan dalam syarat-syarat dan kedekatan dengan perangkat desa memudahkan proses tersebut. Namun lain halnya dengan warga pendatang yang merasa kesulitan dalam pembuatan KTP. Syarat-syarat yang cukup banyak, belum adanya hubungan yang dekat dengan perangkat desa ditambah lagi dengan kantor desa yang sering tutup membuat warga pendatang merasa kewalahan.Di Kecamatan Syiah Kuala masih terdapat sebagian masyarakat miskin yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat kerena berbagai sebab seperti, tidak adanya musyawarah antar sesama pengurus desa dalam penetapan Jamkesmas, lemahnya koordinasi sesama perangkat desa, dan tidak adanya transparansi dalam penetapan warga yang memperoleh Jamkesmas di tambah lagi bahwa keputusan penetapan Jamkesmas hanya berada ditangan kepala desa semata tanpa harus mempertimbangkan saran dari pihak-pihak lain.
Rumitnya syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon untuk membuat sertifikat tanah demi keabsahan hukum menjadi sebuah polemik yang tanpa ujung dimana belum adanya syarat substitusi seandainya syarat utama sulit dipenuhi oleh pemohan, lamanya waktu pengurusan juga menjadi kendala sekunder yang dihadapi pemohon, ditambah lagi dengan besarnya biaya pengurusan yang bagi sebagian masyarakat dirasakan terlalu berat. Berdasarkan kenyataan tersebut diharapkan keberadaan Badan Pertanahan Kota Banda Aceh untuk dapat lebih memudahkan masyarakat dalam usaha mendapatkan sertifikat tanahnya.

Tidak Tersedia Deskripsi